telusur.co.id - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, secara arif dan bijaksana.
Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay berharap, seluruh struktur pemerintahan dari pusat hingga daerah, ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.
"Dalam penanganan kasus Rempang ini, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara," kata Saleh, Kamis (14/9/23).
Menurut Saleh, bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
"Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Saleh, harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri.
"Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," ujarnya
Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini mengingatkan, dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya, setiap warga negara harus dilindungi. Penyampaian pendapat secara terbuka adalah hal yang sah dan diperbolehkan oleh konstitusi. Itu adalah fondasi utama kita sebagai negara demokrasi.
"Karena itu, fraksi PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi," tuturnya.
Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar.
"Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," kata Saleh.
Berkenaan dengan itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," ungkapnya.
Lagi pula, kata Saleh, Presiden Jokowi sudah meminta agar dilakukan sosialisasi intensif. Komunikasi humanis sangat diperlukan. Ia yakin, Presiden Jokowi pun pasti tidak menginginkan adanya kekerasan yang terjadi di masyarakat.
"Sebab, sampai sejauh ini, kami melihat bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selalu dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini pulalah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang," kata dia.
Agar dialog, komunikasi, dan sosialisasi bisa dimulai dengan baik, pihak kepolisian diminta untuk melepaskan beberapa orang warga yang sempat ditahan. "Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan," tukasnya.[Fhr]
