telusur.co.id - Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat ada penurunan kualitas demokrasi yang terjadi di Indonesia, dan banyak negara lain selama masa pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, penurunan merupakan tantangan demokrasi di tengah pandemi. Tantangan itu antara lain, akses digital yang semakin banyak digunakan selama pandemi.
“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujar Helmy
dalam diskusi “Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri”, Kamis (2/12/21),
Menurut Helmy, sistem demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Oleh karenanya, masyarakat perlu paham jika demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat.
"Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang," kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Helmy menilai, tidak tepat bila menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.
"Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik, seperti diterapkan di Indonesia," katanya.
Sementara itu, pakar politik internasional Universitas Paramadina Mahmud Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di Pemilu cenderung diuntungkan.
Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor itu juga menerangkan, jika tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi itu sendiri membutuhkan keragaman.
"Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan, mereka jadi sensitif,” kata Syaltout.
Sementara di sejumlah negara lain, sambung Syaltout, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah, bahkan ada kudeta yang antara lain dipicu alasan tersebut.
"Ada juga negara-negara yang malah mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu (justru) melanggar demokrasi,” jelasnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah mengatakan, pandemi memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru. Pasalnya, ada kebutuhan pengendalian pandemi dan di sisi lain ada kebutuhan tetap menjaga hak-hak warga.
"Pada negara-negara demokrasi, percobaan mencari keseimbangan itu dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat madani bisa bebas menyatakan pendapatnya. Diskusi-diskusi itu menjadi salah satu cara mencari keseimbangan baru di tengah pandemi. Kondisi itu sulit diharapkan pada negara-negara otoriter," paparnya.
Lewat BDF, Faizasyah berharap, Indonesia ingin menyediakan ajang bagi masing-masing negara berbagi pengalamannya dalam mengelola pandemi dan demokrasi. BDF tidak ditujukan untuk membandingkan beragam versi demokrasi.
"BDF juga tidak bermaksud menyeragamkan beragam versi demokrasi di berbagai negara. Demokrasi tidak monolitik, amat berwarna,” kata dia.
BDF, sambungnya, sejak awal tidak dirancang sebagai ajang mencari format terbaik demokrasi. BDF dirancang menjadi forum berbagi untuk negara yang sedang mempraktikkan atau masih berminat pada demokrasi.
"Proses demokratisasi tidak selamanya mulus. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, demokratisasi yang dikenal sebagai Arab Spring tidak sepenuhnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat," tukasnya. (Ts)
