telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
“Subsidi untuk yang apa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata Gobel dalam keterangan tetulisnya, Senin, 15 Mei 2023.
Berdasarkan pemberitaan di media massa, subsidi itu besarnya sekitar Rp 7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp 25 juta hingga Rp 80 juta untuk mobil.
Pemerintah juga akan mengganti mobil dinas pejabat eselon I dan eselon II serta sepeda motor dinas dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Anggaran untuk tiap pembelian satu mobil listrik itu adalah Rp 966 juta. Sedangkan anggaran untuk motor listrik adalah Rp 28 juta per unit. Nilai total subsidi sepeda motor listrik untuk periode 2023-2024 mencapai Rp 7 triliun.
Angka ini belum termasuk subsidi untuk mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Subsidi ini diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi polusi udara.
Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya.
Pada sisi lain, saat ini untuk pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. “Jadi sebetulnya tidak ada masalah demand di sini. Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, para menteri yang menjadi pembantu presiden harus tegak lurus pada visi presiden. “Kita harus jaga visi presiden yang sudah baik. Jangan ada yang belok-belok. Kita harus jaga APBN untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. APBN itu berasal dari pajak rakyat. Jadi harus Kembali ke rakyat,” katanya. [ham]
