Oleh : Smith Alhadar
RAKYAT di mana-mana di kolong langit disengsarakan oleh covid-19 yang datang dari Wuhan, Cina. Pengangguran, kemiskinan, dan kebangkrutan global terjadi begitu cepat. Dunia mengalami kerugian triliunan dollar AS. Juga menyebabkan gangguan keamanan dan destabilisasi di banyak negara. Alhasil, betapa besar kehancuran di seluruh negara tanpa kecuali.
Tak heran, banyak negara -- di antaranya, Amerika, Inggris, Jerman, dan Israel -- ramai-ramai menuntut kompensasi pada Cina atas kerugian yang mereka derita terkait kelalaian Cina menginformasikan kepada dunia wabah berbahaya itu sejak pertama kali covid-19 muncul.
Mereka juga menuntut PBB segera membentuk tim penyelidik independen untuk menyelidiki hal-ikhwal munculnya wabah pandemi ini untuk mengklarifikasi berita simpang-siur. Misalnya, apakah virus corona berasal dari pasar hewan di Wuhan, bocoran senjata biologi dari laboratorium, atau skenario lain yang bertujuan mengganggu stabilitas dunia.
Di Indonesia mulai ada suara yang juga mendesak rezim Jae mengikuti langkah puluhan negara tersebut. Toh, Indonesia juga babak belur dihantam corona. Menciptakan kesengsaraan lahir-batin seluruh 270 juta jiwa penduduk, yang lebih dari setengahnya sudah hidup memprihatinkan bahkan sebelum virus ganas itu menyerang.
Apakah rezim Jae akan juga bergabung dengan puluhan negara itu? Mustahil. Indonesia di bawah rezim Jae menjadikan Cina mitra strategis. Negara dengan besaran ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika itu adalah investor terbesar di negeri ini. Indonesia merangkul program OBOR Cina karena beririsan dengan mimpi rezim Jae menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mimpi yang konsepnya tidak jelas sampai hari ini.
Terjebaknya Indonesia kedalam wilayah pengaruh Cina disebabkan ambisi rezim mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin yang kurang realistis. Artinya, ambisi itu tidak didukung kapasitas SDM, kinerja rezim, sumber daya ekonomi, dan pasar global.
Di tengah ambisi ini, negara-negara Barat yang sedang pusing tujuh keliling dengan banyak masalah domestiknya sendiri -- di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan -- tak bersedia mendukung ambisi rezim. Cina melihat itu kesempatan emas untuk masuk lebih jauh ke dalam ekonomi Indonesia.
Sayangnya, demi investasi Cina yang dibutuhkan cepat, rezim Jae tak membuat deal-deal yang saling menguntungkan dengan Cina. Melalui Opung, rezim Jae merasa wajar kalau dalam perjanjian-perjanjian kerja sama Indonesia-Cina, keuntungan lebih besar di pihak Cina lantaran kita lebih butuh uang, iptek, dan pasar Cina ketimbang Cina membutuhkan pasar kita. Sikap ini keliru karena pada dasarnya Cina lebih butuh Indonesia baik dalam konteks Asean, geostrategis dan geopolitik, maupun pasar serta SDA.
Rezim Jae nampaknya terlalu naif dalam memandang ambisi-ambisi Cina. Padahal, sudah terbukti piutang-piutang Cina akan menjerat leher debitor yang berujung pada tergadainya kedaulatan negara seperti yang dialami Srilanka dan beberapa negara di Afrika. Alasan inilah yang mendorong PM Malaysia Mahathir Mohamad membatalkan proyek infrastruktur Cina di Malaysia senilai $20 milyar dan menegosiasikan ulang proyek-proyek kerja sama kedua negara yang berat sebelah seperti yang terjadi dalam kerja sama Indonesia Cina.
Saya menduga, kendati gugatan banyak negara itu bisa diterima akal, namun gugatannya lebih berbau politis. Besarnya kerugian dan goncangan politik domestik di negara-negara tersebut, terutama Amerika akibat kegagalan Presiden Donald Trump menangani covid-19 yang merugikan posisinya menjelang pilpres tahun ini, maka ia perlu mencari kambing hitam atas kegagalan-kegagalannya dan menjaga citranya di mata publik.
Sebenarnya rezim Jae juga bisa mengapitalisasi covid-19 untuk menguntungkan dirinya. Menyalahkan semua bencana ini kepada Cina bisa menuai dukungan rakyat. Kebetulan isu Cina belakangan ini semakin tidak populer di mata publik Indonesia. Dengan mengambinghitamkan Cina, rezim Jae bisa cuci tangan atas keserampangannya menangani covid-19.
Tapi itu tidak dilakukan rezim Jae karena Opung, yang adalah "wakil" Cina di Indonesia, pasti tidak berkenan.Dan penolakan Opung mutlak harus dipatuhi rezim karena dialah penguasa negeri ini. Kedua, rezim Jae tak mau poros Jakarta-Beijing berantakan. Ketiga, gugatan itu dapat memicu tuntutan balik Cina atas penyebaran covid-19 dari Indonesia akibat kelalaian rezim menunda penanganan virus itu hingga lebih dari dua bulan.
Sebagaimana diketahui, tak lama setelah mengumumkan bebas corona, Cina kembali menemukan korban baru yang dikatakan berasal dari Indonesia. Alhasil, suara mereka yang mendorong rezim menggugat Cina akan sama seperti teriakan orang di padang pasir yang suaranya segera disapu angin gurun. Apalagi tidak ada preseden sebuah negara digugat karena menjadi episentrum penyebaran pandemi.
Editor: Abdurrahman Syebubakar
