telusur.co.id - Aroma politik uang atau money politics masih tercium pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi dalam diskusi bertajuk "Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center Parlemen, Jakarta, Kamis (10/12/20).
Arwani mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukannya, masih banyak masalah dalam implementasi kedaulatan rakyat pada Pilkada Serentak 2020, salah satunya adalah merebaknya money politics.
“Dalam Pilkada ini bau-bau money politics dan bau-bau kedaulatan modal sangat luar biasa. Memang susah dibuktikan dan susah ditangkap,” kata Arwani.
Arwani berharap persoalan itu menjadi kajian ke depan. Ini bagian penting dari kajian untuk meningkatkan standard demokrasi.
"Pemilih bukan memilih karena uang. Seseorang maju menjadi calon kepala daerah bukan karena keinginan pemodal, tetapi maju karena mempunyai visi misi memperbaiki dan memajukan daerah,” ungkapnya.
Arwani Thomafi juga memberi catatan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya masih ada beberapa TPS yang belum menerapkan protokol kesehatan meski jumlahnya tidak terlalu signifikan
Namun secara umum Arwani melihat Pilkada 2020 cukup memberikan sentimen positif kepada masyarakat dan bisa menjadi momen masyarakat untuk benar-benar bersatu. Sebab, tidak ada konflik atau perbedaan yang tajam di masyarakat sampai pada pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020 kemarin.
"Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Masyarakat datang beramai-ramai ke TPS. Alhamdulillah, masyarakat cukup antusias,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar juga melihat adanya antusiasme masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020
"Saya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir di TPS. Bisa dilihat antusiasme masyarakat dan penerapan protokol kesehatan pada saat di TPS, seperti menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan di TPS,” ujarnya. [Tp]
