telusur.co.id - Anggota MPR RI dari kelompok DPD, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono mengatakan, meskipun Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, namun belum mampu memanfaatkan kekuatan lautnya.

"Baik dari segi keamanan dan mengelolanya, untuk kesejahteraan rakyat untuk kemajuan ekonomi juga belum mampu," kata Nono dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan) di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/21).

Menurut Nono, masalah kemaritiman di Indonesia masih sangat besar, bukan hanya bicara pertahanan dan keamanan saja. Apalagi negara-negara besar dunia yang sangat memperhatikan urusan kemaritimannya.

“Kita ambil contoh misalnya Amerika, seperti apa kekuatan maritimnya. Inggris, Rusia, kita lihat Perancis, Jerman, Australia, tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka,” terang Wakil Ketua DPD RI ini.

Selain itu, kata Nono, di sisi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, dinilai belum bisa menembus angka 22 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Bayangkan, kita sandingkan dengan negara-negara lain, Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand hampir 40 persen, Jepang 54 persen, China negara daratan, benua dia memiliki 48,6 persen dari pendapatan domestik bruto, padahal ini negara continental, dia bisa kasih makan rakyatnya satu miliar lebih. Kontribusinya dari aspek lautan hampir 50 persen," papar Nono.

"Karena di laut bukan hanya ada ikan, di dasar laut ada emas, ada tambang ada segala macam, ada jasa kelautan, ada industri kelautan, dan seterusnya,” tambahnya.

Bahkan, lanjut dia, laut kita masih sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain.

“Artinya, kita punya laut tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkan, karena kita mengabaikan angka 22 persen, itu menggambarkan itu,” jelasnya.

Menurutnya, kalau bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka juga harus bicaraa tentang keamanan juga. Pasalnya, itu seperti dua sisi mata uang.

“Kalau hanya satu, kita bicara keamaan tanpa bicara kesejahteraan maka salah. Tidak ada maknanya atau uang ini nggak ada hargaanya. Sejahtera tidak aman juga salah. Jadi, laut itu harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik , yang kedua laut itu harus kita kelola kita, dan ketiga adalah harus kita amankan,” pungkasnya. [Tp]