telusur.co.id - DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi pada eks warga Kampung Bayam.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono mengatakan, bila masalah itu tidak cepat diselesaikan, ditakutkan akan menjadi permasalahan sosial dan politik.

“Di antara 64 warga Kampung bayam yang pada kepemimpinan Gubernur Anies menjadi binaan Pemprov DKI, terdapat anak-anak di bawah umur dan siswa yang masih bersekolah, dimana mereka harus dijaga fisik dan mentalnya,” ujar Mardono di Jakarta, Kamis (8/2/24).

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, bahwa konflik pada warga gusuran JIS tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Komnas HAM.

“Apalagi, warga yang berupaya mendapatkan haknya itu merasa kesulitan mendapatkan akses pasokan air bersih, serta aliran listrik pun dimatikan,” ucap dia.

Mardono pun meminta Jakpro selaku pengelola dan Pemprov DKI untuk merujuk pada kesepakatan awal. Yaitu warga akan mendapatkan haknya di bulan Desember 2023. 

“Untuk itu, saya meminta pihak Jakpro maupun Pemprov DKI untuk kembali kepada kesepakatan awal itu,” imbuhnya. [Fhr]