telusur.co.id - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mendapat sorotan karena tertangkap kamera sedang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Peresmian Kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, beberapa waktu lalu. Banyak warganet, politisi dan pengamat, menganggap sikap Luhut tersebut tidak etis dilakukan oleh pejabat negara.
Namun, Ketua Bidang Pemuda dan Milenial DPP KNPI, Sahat Martin Philip Sinurat menilai, semestinya, publik melihat konteks kejadian.
"Saya lihat respon publik yang muncul ini terlalu berlebihan, padahal mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Sahat dalam keterangannya, Rabu (9/2/22).
Sahat menerangkan, saat itu Presiden Jokowi sedang menyampaikan penjelasan terkait kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi pasti sudah dibahas sebelumnya dalam internal kabinet. Artinya, situasi kemarin bukan sedang di rapat kabinet, yang mana Presiden berbicara khusus kepada jajaran kabinetnya," ujarnya.
Yang kedua, lanjut Sahat, sebagai salah satu pembantu Presiden, kapasitas Menko Luhut saat itu sedang berkoordinasi dengan menteri lainnya terkait beberapa permasalahan yang terjadi di tempat lain.
"Kita harus melihat bahwa para Menteri itu adalah pembantu Presiden, yang membantu tugas-tugas Presiden sehingga pemerintahan di negara ini bisa berjalan baik, bukan berjalan auto pilot," ujarnya.
"Sehingga ketika Presiden sedang melakukan kunjungan daerah, tentu banyak juga persoalan lainnya yang masih harus diurus. Kan tidak mungkin ya, Pak Jokowi mengangkat telpon yang urgent, ketika sedang berpidato. Disinilah tugas pembantu Presiden untuk bisa berbagi tugas merespon dengan cepat setiap persoalan," sambungnya.
Selain itu, lanjutnya, Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, pun sudah menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut. Disebut bahwa Menko Luhut menerima telpon dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menkes menyampaikan dua laporan, yakni soal kondisi lonjakan kasus COVID-19 yang menyangkut pembelajaran tatap muka (PTM) dan evaluasi PPKM di Jawa-Bali.
"Orang yang paham manajemen organisasi dan pemerintahan pasti dapat menilai dengan objektif bahwa situasi tersebut menunjukkan Pemerintah sedang bekerja. Sistem pembagian tugas di dalam kabinet berjalan dengan baik. Setiap pembantu Presiden menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan arahan Presiden," jelasnya.
Lebih lanjut, Sahat mengajak semua lapisan masyarakat untuk terus mendukung kinerja pemerintah. Dia berpandangan, setiap harinya Presiden Jokowi benar-benar menggunakan waktunya untuk bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia.
"Kita lihat Pak Jokowi benar-benar menggunakan waktu dan tenaganya untuk kepentingan rakyat. Sehingga jika kemarin di Pasar Porsea, Sumut ada pedagang yang meminta beliau untuk menjadi Presiden satu periode lagi, itu dapat kita dengar sebagai suara dan aspirasi yang tulus dan alamiah dari rakyat yang mencintai Pak Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menganalogikan Menko Luhut menerima telpon pada saat Jokowi berpidato seperti Presiden yang tertukar. “Presiden yang tertukar,” ucapnya dilansir dari twitter pribadinya, Minggu (6/2/22).
Umar Hasibuan alias Gus Umar juga turut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, hanya Luhut yang berani menerima telepon di belakang Presiden, bahkan saat acara disiarkan secara langsung.
Seorang warganet, Haris Pertama menilai, sikap Luhut tersebut tidak punya sopan santun terhadap pemimpin negara. "Melihat foto ini saya langsung ingin mengatakan bahwa Opung tidak punya etika dan sopan santun," ujar Haris Pertama di Twitter-nya, Senin (7/2/22).[Fhr]
