telusur.co.id - Anggota MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan, terkait politik identitas, perlu dilakukan kajian mendalam berdasarkan pengalaman dua kali kita melaksanakan pilpres.

Hal itu disampaikan Guspardi dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/21).

"Dari menonjolkan politik identitas agaknya kasat mata kita lihat terjadi pembelahan masyarakat kita. Kalau melihat dari pengalaman itu, lebih banyak mudharat daripada manfaatnya," kata Guspardi.

Oleh karenanya, kata Guspardi, perlu diminimalisir, kalau perlu dihilangkan agar politik identitas itu bisa dihentikan.

"Apakah bisa dihentikan, pasti tidak. Karena bagaimanapun kita elemen bangsa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ini,  jumlah penduduknya sudah lebih dari 270 juta, dengan beragam etnis, ras, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya," paparnya.

Guspardi menjelaskan, politik identitas tidak terlalu tampak. Karena memang jumlah caleg yang akan dipilih sangat beragam, sehingga gesekan terhadap pelaksanaan pileg terhadap politik identitas tidak kentara.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, politik identitas muncul ketika pelaksanaan Pilpres. Karena kontestannya hanya sedikit.

Guspardi mengaku saat ini, di tengah munculnya politik identitas mengarah pada kontra ideologi bangsa. Contohnya, kejadian di Pilkada DKI Jakarta sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas.

Untuk itu, Guspardi meminta segenap masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan penyegaran kembali, untuk mengenali dan memahami landasan ideologi yang akhir-akhir ini terasa mulai luntur, dan bahkan cenderung kehilangan makna.

"Dengan tema 'Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas' ini saya rasa sangat luar biasa merawat kebhinekaan, itu artinya ada upaya, ada keinginan, ada komitmen, bagaimana kita sebagai bangsa dan negara ini perlu melakukan langkah-langkah ikhtiar, ijtihad untuk merawat persatuan," ungkap Guspardi.

Dia menuturkan, untuk merawat dan memperkuat komitmen Kebangsaan dalam bingkai kebhinekaan tersebut, maka dibutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa bersama-sama menolak praktik politik Identitas.

Guspardi berujar pengalaman sejarah dua kali Indonesia melakukan Pilpres pada 2014 dan 2019 itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

"Jadi, kita perlu meminimalisir, menghilangkan dan tentu ada upaya-upaya semua pihak agar politik identitas itu secara bertahap harus dihentikan," pungkas Guspardi. [Tp]