telusur.co.id - Langkah tegas Presiden Indonesia Joko Widodo, yang telah mencabut izin perusahaan tambang dan perkebunan yang telantar dan tidak aktif, mendapat dukungan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Alasannya, langkah ini akan memberikan harapan baru bagi masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan lahan, sehingga lebih tepat sasaran. 

"GAMKI melihat langkah tegas Presiden Joko Widodo mencabut ijin perusahaan-perusahaan tersebut, merupakan sinyal kepada perusahaan lainnya, agar tetap menjalankan usaha dengan baik. Karena negara tidak segan mengambil langkah tegas," kata Sekretaris Bidang Kehutanan dan Lingkungan DPP GAMKI, Ardhian Sirait, Selasa (11/1/22).

Namun, Ardhian menyayangkan, khususnya di daerah Jambi, kenapa hanya ada tujuh perusahaan yang dicabut izinnya. Padahal, di Provinsi Jambi banyak perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin pemerintah, namun lahannya telantar. 

"Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi untuk semua perusahaan yang ada di sana. Lalu hasil evaluasi tersebut diumumkan dan dibuka ke publik, perusahaan mana saja yang telah mematuhi regulasi yang berlaku, dan mana yang tidak," ujar Ardhian Sirait yang juga merupakan Ketua Caretaker DPD GAMKI Provinsi Jambi ini.

Menurut Ardhian, masyarakat Jambi perlu tahu dan menilai apakah perusahaan yang lolos dari evaluasi sesuai fakta di lapangan atau tidak. 

Dia mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tidak hanya kelengkapan administrasi saja, tetapi juga melakukan evaluasi secara faktual. 

DPP GAMKI, tegas Ardhian, akan mengirimkan surat kepada Presiden dan Kementerian LHK untuk mengevaluasi secara faktual dan melakukan uji publik kepada seluruh perusahaan perkebunan yang ada di Jambi.

"Kami akan segera menyiapkan surat ini untuk dapat dikirimkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Siti Nurbaya," pungkasnya.[Fhr]