telusur.co.id - Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping pada Kamis, 27 Juli, di Hotel Jinniu, Chengdu, menarik perhatian. Karena derasnya pujian Cina yang mendukung kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, dari pertemuan tersebut, sangat penting untuk mencermati hubungan Indonesia dengan Cina.
"Terlalu bergantung pada Cina bisa menimbulkan risiko besar bagi Indonesia, karena masalah keamanan dan kestabilan yang melibatkan Cina dalam beberapa tahun terakhir," kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (30/7/23).
Selain itu, klaim Presiden Jokowi tentang "kemajuan konkret" dalam kerja sama Indonesia dan Cina, terutama setelah G20 di Bali pada tahun sebelumnya, juga menimbulkan banyak keraguan. Ada beberapa pertimbangan kritis mengenai hubungan ini yang mungkin memiliki risiko riil yang harus dihadapi.
"Perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini," ujarnya.
Achmad menegaskan, Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi ambisi Cina menjadi ekonomi berpengaruh di dunia, tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.
Misalnya, publik melihat kepentingan ekonomi Cina dalam mendominasi hiliriasasi nikel telah merugikan masyarakat. Karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia.
Selain itu, delapan kesepakatan ekonomi Xi Jinping dan Jokowi baru tersebut, perlu dilihat dengan cermat. Karena, pengalaman sebelumnya kesepakatan ekonomi dengan Cina telah melahirkan banyak persoalan ekonomi dan sosial.
"Seperti utang baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan penolakan tenaga kerja pribumi di smelter hilirasasi nikel Cina di Sulawesi dan Maluku," tukasnya.[Fhr]
