telusur.co.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Thopaz Nugraha Syamsul mengkritik Satpol PP DKI yang memberikan alokasi anggaran hibah ke Kodam Jaya. Ia mengaku bingung kenapa Pemprov DKI memberikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) kepada Kodam Jaya.

"Provinsi kita masih butuh yang banyak Pak, kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?" kata Thopaz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/23).

Thopaz mengatakan, dalam pemberian hibah, yang diutamakan seharusnya adalah yang memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta. Ia mencontohkan pemberian hibah yang diperuntukkan untuk membeli peralatan seperti perahu karet.

"Mutual benefit, jadi yang kita berikan ada dampak langsung baiknya untuk warga DKI. Misalkan kepada angkatan laut, perahu karet," ujarnya.

Ia mengatakan, pemberian mobil mewah kepada Kodam Jaya dinilai bukan prioritas Pemprov DKI.

"Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita, Dewan mengawasinya kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional, itu kan kurang tepatlah, bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan, tapi kemudian di nomor tiga empatlah skala prioritasnya," tegasnya.

Thopas meminta untuk pembahasan hibah pada tahun-tahun berikutnya, Pemprov DKI harus melibatkan Komisi A DPRD.

"Jadi penentuan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) hibah, saya rasa wajib melibatkan kita Komisi A," kata dia. [Fhr]