telusur.co.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyoroti persoalan gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4/21) lalu di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Nono mengungkapkan, hal ini perlu diurut dari bawah, ada apa di Papua? Menurutnya, semua orang juga tahu, ada sekelompok orang-orang yang berjuang, yang katanya mau merdeka.
"Perjuangan itu tentu ada perjuangan politik, ada perjuangan fisik, bahkan ada kelompok yang bersenjata. Dulu kita kenal OPM dan sekarang namanya KKB atau kelompok kriminal bersenjata," kata Nono dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertajuk 'Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua', di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/21).
Nono mengibaratkan negara ini seperti badan. Jika ada yang sakit, maka harus ada diagnosa yang benar, supaya terapi obat yang diberikan juga benar. Sama halnya dengan KKB, kelompok kriminal yang bersenjata.
"Padahal kelompok ini mau merdeka, apa benar, ya belakangan ini saya mendengar ada istilah-istilah menarik, bahkan di dunia intelijen itu ada yang menyebutkan sebagai kelompok teroris separatis, ini sebutan ini menarik," paparnya.
"Saya kembali tadi, kalau diagnosa kita tidak tepat, maka obat yang kita berikan juga pasti ringan. Kalau barang ini menyangkut NKRI, menyangkut kedaulatan, keutuhan wilayah, tidak ada cerita lain, ada obatnya, ada alat negara yang memang diberikan peran di situ, jadi jangan sampai kita keliru," sambungnya.
Pensiunan Letjen TNI itu mengaku heran, KKB itu sudah jelas mereka mau merdeka. Namun kenapa tidak disebut sebagai kelompok separatis? Bahkan belakangan ini tindakannya bertambah sudah seperti teror, karena akhir-akhir ini eskalasinya semakin meningkat.
"Bukan hanya anggota TNI/Polri, itu urusan lain, tapi yang meninggal sudah masyarakat sipil, sudah fasilitas umum yang dirusak. Terakhir sekolah, itu menjadi catatan kita," ujarnya.
Lebih jauh dia mengingatkan, persoalan Papua bukan hanya masalah TNI dan polri saja, tapi semua komponen harus terlibat.
"Dan kesimpulan saya, masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata, tapi juga dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Negara ini sudah memberikan otonomi khusus, di balik ini ada anggaran yang cukup besar," terangnya.
"Jadi kita harus jujur dan menurut saya ini tidak tepat istilah ini karena ini bukan kriminal biasa, ini kelompok yang memang mau melepaskan diri dari NKRI. Marilah kita menentukan diagnosa yang tepat saya ulangi diagnosa yang tepat untuk Papua agar terapinya obatnya benar," pungkasnya. [Tp]
