telusur.co.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, organisasi yang dipimpinnya menyatakan netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam pemilu 2024 di DPR RI.

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku urusan itu, kata Haedar usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2/24).

Namun menurut Haedar, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kondisi agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Menurut dia, perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan dimanapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik. Namun, Muhammadiyah tetap berada dalam satu sistem bernegara yang memiliki kebangsaan politik sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

“Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan,” ucapnya.

Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

“Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa,” tuturnya. [Fhr]