telusur.co.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyalurkan bantuan Program MPR Peduli sebesar Rp100 juta untuk korban bencana alam Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Bantuan itu juga digelar dengan menggandeng Generasi Lintas Budaya, BPIP, Komunitas Gerakan Scooterist Peduli (GSP) dan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) di acara "Ngobrol Asyik" (Ngobras) sampai "Ngomong Politik" (Ngompol), sekaligus menyerahkan bantuan melalui Komunitas Penggemar Scooter atau Vespa yang tergabung dalam GSP di Jakarta, Sabtu (15/8). "Selain bergotong royong memberikan bantuan," ungkap Bamsoet. 

Bamsoet juga mendesak pemerintah daerah, provinsi hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusut tuntas penyebab terjadinya banjir bandang tersebut. Karena ada berbagai dugaan, salah satu penyebabnya karena tata kelola lingkungan hidup yang amburadul.

Mantan ketua DPR itu mengatakan musibah banjir bandang pada Senin (13/07) tersebut telah menewaskan puluhan warga dan menyebabkan ribuan orang mengungsi sejak pertengahan Juli hingga sekarang.

Menurut dia, Luwu Utara memiliki luas hutan sekitar 750,268 hektare, terbesar di Sulawesi Selatan, karena itu ironis jika sampai terkena banjir bandang, pasti ada sebuah kesalahan dalam mengelola lingkungan.

Dia mengingatkan, alam telah memberikan banyak berkah bagi bangsa Indonesia, karena itu para pemimpin daerah hingga pusat harus bijak mengatur pengelolaannya, jangan sampai karena salah tata kelola, lalu rakyat yang menjadi korban.

"Kejadian di Masamba, Luwu Utara menjadi peringatan keras bagi berbagai daerah lain di Indonesia. Eksploitasi berlebihan terhadap alam tak akan mendatangkan kemakmuran, malah mendatangkan kehancuran karena itu jangan biarkan alam marah karena perilaku kita yang serakah. Karenanya, bersahabat dengan alam adalah keharusan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kajian akademik dari Universitas Hasanudin yang sejak tahun 2019 telah memprediksi potensi bencana alam di Luwu Utara, akibat praktik penebangan hutan dan perluasan lahan perkebunan sawit.

Menurut dia, peringatan melalui kajian tersebut seharusnya bisa diantisipasi oleh berbagai pihak, sehingga tidak membuat rakyat menjadi korban.

"Salah satu masalah terbesar dalam menjalankan pemerintahan di daerah hingga pusat adalah tidak mau mendengar masukan dan kajian dari para ahli. Akibatnya, banyak anak bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kebencanaan malah tak dimanfaatkan," katanya. [far]