telusur.co.id - Presiden Joko Widodo dalam kesempatan pidaton kenegaraan HUT Kerdekaam RI ke 76, di depan DPR/MPR RI, menggunakan pakaian adat Suku Baduy.  Respon beragam menyingkapi pakaian presiden di acara formal tersebut. 

Pasalnya, di tengah penghormatan presiden terhadap masyarakat adat tidak diiringi dengan kebijakan melindungi dengan tegas hak tanahbulayat atau tanah adat,  yang masih tersisihkan dengan kelompok berkedok investasi. 

Akibatnya, tidak sedikit konflik sengketa masyarakat adat dengan pengusaha yang berselimut investasi sampai jalur hukum. 

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia atau APHA Indonesia,  Laksanto Utomo mengakui,  dengan belum setuju dengan masih terjadinya kekerasan masyarakat adat,  perampasan hak ulayat serta RUU Masyarakat yang dianggap belum menunjukan arah penyelesaian

"Pemerintah harus membuktikan segera membuktikan dengan Mendorong RUU MHA di DPR, untuk menjadi UU MHA , melindungi masyarakat adat dan tanah ulayat," pungkas Laksanto kepada media,  Senin (16/8/2021). 

Untuk diketahui,  Masyarakat adat hingga saat ini masih mengalami gesekam dengan pengusaha berkedok investasi.  Tak hanya itu pengabaian hak-hak atas wilayah serta ruang hidupnya yang tidak terpisahkan. Berbagai kasus terus menerus menimpa masyarakat adat. 

Bahkan APHA sendri telah mendirikan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APHA untuk mengadvokasi dan membantu masyarakat hukum adat yang berhadapan dengan hukum ketika mempertahankan haknya.(fie)