telusur.co.id - Dewan Energi Nasional (DEN) diminta serius memperhatikan ketahanan energi nasional. Upaya ini penting untuk mencegah krisis energi yang berujung pada turbulensi ekonomi dan sosial masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap, DEN mampu mensinergikan kepentingan semua pihak dalam menyusun rancangan besar (grand design) ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya DEN dapat menggerakan seluruh stake holder terkait sektor energi untuk bersama-sama menyusun rencana ketahanan energi nasional.
"Yang saya pahami DEN ini lembaga yang luar biasa, karena langsung dipimpin oleh Presiden dan Anggotanya terdiri dari 7 menteri lintas sektor. Tentu sangat power full," kata Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Ketua Harian DEN (Menteri ESDM), Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Mendikbud-Ristek, Senin kemarin.
" Jadi ekspektasi kita terhadap DEN ini sangat tinggi. Karena kebijakan yang dihasilkannya bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) terhadap pelaku di bidang energi secara nasional. Harapannya seperti itu," sambungnya.
Mulyanto mengaku khawatir atas ketahanan energi nasional saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi beberapa peristiwa yang terjadi baru-baru ini.
Beberapa waktu lalu baru terjadi kebakaran kilang di Kalimantan, kilang Balongan, dan menyusul kebakaran kilang minyak di Cilacap. Peristiwa ini bisa berulang lagi pada kilang-kilang lain yang punya cadangan besar. Dan bila itu dibiarkan, maka dapat mengancam ketahanan energi nasional.
Untuk itu, DEN perlu segera membuat kebijakan terkait ketahanan cadangan energi nasional ini. Jangan sampai masalahnya membesar baru dipikirkan.
Politikus PKS ini menyayangkan kebijakan cadangan penyangga energi nasional ini lambat disiapkan.
"Saya baca dari paparan DEN cadangan penyangga energi nasional ini baru akan diusulkan dalam bentuk Perpres. Karenanya saya minta kepada DEN, sebagai lembaga multi sektor energi, yang mewakili konsumen, mewakili lingkungan dan mewakili akademisi, betul-betul dapat merumuskan kebijakan ini dengan baik, sehingga dapat diimplementasikan untuk menguatkan ketahanan energi nasional. Di samping itu, dalam tataran praktek, Pertamina harus mengaudit pelaksanaan SOP atas perawatan kilang-kilang nya," tandas Mulyanto.[Fhr]
