telusur.co.id - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri mengatakan, kasus Formula E menjadi ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk benar-benar membuktikan independensi dan ketegasan dalam menegakkan hukum.

"Isu politik yang ramai terkait penanganan kasus formula E oleh KPK dinarasikan sebagai upaya pemaksaan untuk mentersangkakan Anies dalam kasus tersebut. Padahal isu itu hanya bersifat spekulatif dan rumor tanpa bukti," kata Hariri kepada wartawan, Selasa (14/2/23). 

Menurut Hariri, bila dipikir secara jernih dan objektif, justru hal ini menguak kesadaran bersama, adanya pemaksaan dalam kasus Formula E hanyalah pemaksaan politik untuk menghentikan proses hukum kasus formula E. 

"Pemaksaan ini nyata dilakukan secara politik dan penggiringan opini publik agar penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dari ajang balap mobil listrik yang digagas Anies tidak diteruskan," ujarnya. 

Karenanya, kata dia, kasus Formula E harus diusut dan siapapun jangan "kusut" kalau merasa tidak tersangkut. Menurutnya, kalau proses hukum membuktikan penyelidikan Formula E terpenuhi segala unsur untuk naik penyidikan, itu bukan soal politik. 

"Politik tidak boleh dijadikan alat menghalangi proses hukum. Justru seharusnya ketika anda punya kekuasaan politik gunakan hal itu sebagai kekuatan untuk mencegah semua potensi korupsi di setiap kebijakan yang dilaksanakan," ungkapnya.

Ia menilai, upaya mendegradasi hukum dan lembaga hukum secara politik adalah cara politik paling bar-bar. Sikap barbarian ini berakibat fatal yang bukan hanya menghancurkan hukum, bahkan merusak demokratisasi kehidupan berbangsa. 

"Sayangnya, gerakan politik di kasus Formula E ini berasal dari kekuatan politik yang kuat. Apakah KPK punya nyali? Kita khawatir, kasus ini bukanlah cerita happy ending. Bisa jadi kasus ini seperti episode Avengers Infinity War yang jadi momen Thanos berhasil mengalahkan Avengers serta berhasil menghancurkan separuh populasi jagat raya," pungkasnya. [Tp]