telusur.co.id - Munculnya inisiatif sekelompok masyarakat yang meluncurkan website Prakerja.org yang memberikan layanan layaknya program kartu prakerja tanpa dipungut biaya alias secara gratis, merupakan kreatifitas anak bangsa yang patut diacungi dua jempol.
Begitu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangannya, Rabu (20/5/20).
"Mereka peduli bangsa dengan cara yang smart, manfaatkan penggunaan internet sehingga bisa diakes secara luas oleh masyarakat, khususnya usia muda yang banyak menggunakan akses internet, sangat membantu untuk pengembangan diri sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang layak," kata Sukamta.
Menurut Sukamta keberadaan website Prakerja.org ini menjadi kritik kritik paling nyata terhadap penyelenggaran program pemerintah menggunakan anggaran senilai Rp 20 triliun termasuk di dalamnya pelatihan online yang melibatkan 8 platform digital, perusahan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.
Sukamta menilai, website Prakerja.org ini setidaknya membuktikan secara nyata dua hal: Pertama, pelatihan online bisa diakses secara luas oleh masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak perlu habiskan anggaran rakyat senilai Rp 5,6 triliun, yang ternyata dengan anggaran sebesar itu juga tidak memberi jaminan peserta akan mendapatkan pekerjaan.
Kedua, meski dilakukan dengan gratis website ini juga bisa sediakan materi-materi ketrampilan pelatihan kerja yang juga berkualitas. Jadi yang berkualitas juga bisa disediakan secara gratis, di internet banyak hal bisa didapatkan. Mestinya dengan kondisi bangsa yang tengah kesulitan keuangan karena dampak Covid-19, pemerintah bisa hemat anggaran dan gunakan untuk hal yang paling prioritas."
Wakil Ketua Fraksi PKS ini kembali meminta pemerintah untuk hentikan program pelatihan kartu prakerja. Program itu berpotensi menjadi skandal paling memalukan dalam sejarah Indonesia. Hal ini mengingat sudah ada banyak kritik disampaikan yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan program kartu prakerja tetapi pemerintah terkesan tidak mau tahu.
"Hentikan segera! Rakyat saat ini sedang susah, janganlah kondisi ini malah dimanfaatkan untuk program yang tidak prioritas, tidak jelas dan terkesan akal-akalan. Model kerjasama dengan 8 mitra platform digital juga manfaatkan celah hukum pengadaan barang jasa, ini bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi gaya baru," desaknya.
Sukamta berharap pemerintah dan mitra platform digital yang digandeng masih waras pikirannya dan punya hati nurani. Di masa sulit akibat pandami Covid-19 seperti ini mestinya yang dihadirkan adalah saling membantu, bergotong royong dan meringankan beban.
"Masih sangat mungkin bagi Pemerintah untuk menarik kembali program ini. Untuk anggaran yang sudah terlanjur dicairkan sebesar 1,6 triliun bisa dibekukan dulu. Mitra platform digital bisa merubah pelatihan yang tadinya berbayar menjadi gratis atau cuma-cuma sebagai wujud sumbangsih kepada bangsa dan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Sementara anggaran bisa difokuskan untuk jaring pengaman bagi korban PHK," tukasnya.[Fhr]
