telusur.co.id - Data kependuduknda di KPU diduga dibobol hacker. Informasi kebocoran itu disampaikan lembaga monitor pelanggaran Data Underthebreach melalui akun twitternya @underthebreach. Mereka mengklaim memiliki 200 juta data pemilih yang tercatat di KPU. Ironisnya, data tersebut akan diperjual-belikan.
Terkait itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, data yang dimaksud yakni soft file DPT Pemilu 2014. Di mana Soft file data KPU tersebut (format pdf) dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka.
"Picture ini berdasarkan meta datanya 15 November 2013," kata Viryan kepada wartawan, Jumat (22/5/20).
Viryan memastikan, pihaknya sudah bekerja sejak malam untuk menelusuri hal tersebut. Kemudian juga melakukan cek kondisi intenal (server data) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika forum data tersebut sama halnya dengan forum lain.
"Forum ini juga kan forum yang sama yang dapat data pengguna Tokopedia, dan ternyata benar datanya memang diperjualbelikan," katanya.
Menurut dia, data yang dibocorkan itu adalah salinan digital daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Dan, unggahan Under The Breach yang disertai gambar berisi informasi DPT berdasarkan meta data tertanggal 15 November 2013.
Viryan menjelaskan, sifat keterbukaan pada saat Pemilu 2014 maka DPT bisa diunduh per-Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi, data tersebut tidak seluruhnya dibuka, publik hanya dapat melihat data dirinya sudah masuk dalam DPT atau tidak.
Ia mengklaim, elemen data pribadi warga tetapi terlindungi. Data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga tidak ditampilkan secara utuh.
"Sesuai regulasi Data Pemilih harus terbuka dan bisa diakses publik," kata dia.
Viryan menyebutkan, jumlah DPT pada 2014 tidak mencapai 200 juta, melainkan sebanyak 190 juta. KPU juga terus menelusuri berita kebocoran data penduduk dengan melakukan cek kondisi internal atau server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian," lanjut Viryan.
Sebelumnya, peretasan data penduduk di KPU pertama kali diungkap akun Twitter @underthebreach yang juga mengungkap peretasan jutaan akun Tokopedia. Peretas menyebutkan, memiliki data warga Indonesia sebanyak 2,3 juta termasuk nama, alamat, NIK, NKK, dan alamat.
"Aktor membocorkan informasi tentang 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, dan banyak lagi," tulis akun tersebut Kamis (21/5) malam.
Under The Breach mengungkap, peretas juga mengancam akan membocorkan data informasi warga serupa sebanyak 200 juta. Dalam unggahannya, peretas menyebutkan memiliki data nomor identitas berupa NIK dan NKK, data ini dijual karena berguna untuk registrasi nomor telepon.
Data tersebut dalam bentuk file PDF yang didapatkan dari KPU. Dalam gambar lainnya, terdapat dokumen berlogo KPU dengan keterangan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Dokumen berisi nomor KK, KTP, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta alamat. Bahkan peretas menampilkan sejumlah folder dengan nama kecamatan maupun kabupaten/kota di Yogyakarta. [Fhr]
