telusur.co.id - Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas terhadap partai politik di koalisi pemerintahan yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Karena, partai-partai tersebut sama saja penghianat demokrasi dan menghianati reformasi 1998. 

"Sepertinya ingin menjerumuskan Presiden Jokowi karena akan bisa membuat keadaan tidak membaik seperti alasan yang dilontarkan oleh Ketum PKB dan Golkar," kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, kepada wartawan, Sabtu (5/3/22).

Fernando juga mengaku tidak yakin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut ikut terlibat dalam memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Bisa saja dimunculkan nama LBP hanya untuk memecah belah antara LBP dan Jokowi. Karena LBP dianggap begitu dekat dengan Jokowi," ucapnya. 

Justru yang harus ditanyakan, tegas Fernando, apa motivasi dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketum Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, mengusulkan penundaan Pemilu 2024. 

"Kalau mereka tidak siap mengikuti pemilu 2024, sebaiknya mundur saja dari posisi Ketum partai," saran Fernando. 

Apalagi berdasarkan catatan kasus yang ditangani KPK, ketiganya diduga pernah disebut-sebut. Misalnya, Muhaimin Iskandar dengan kasus yang dikenal kardus durian. Airlangga Hartanto disebut dalam persidangan kasus suap pembangunan PLTU Riau-1. Begitupula dengan Zulkifli Hasan terseret dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Provinsi Riau pada 2014. 

"Untuk membuktikan kepada publik bahwa keinginan untuk menunda pemilu 2024 bukan dari Jokowi, sebaiknya PKB, Golkar dan PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintahan dan segera copot para menterinya," tukasnya. [Fhr]