telusur.co.id - Wasekjen DPP Partai Demokrat Jensen Sitindaon, meminta mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, turun gunung memberikan tanggapan mengenai usulan penundaan Pemilu 2024.

Usulan penundaan pemilu tersebut kemudian memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang digaungkan sejumlah partai.

"Pendapat saya pribadi, rasanya pak SBY dan bu Mega sebagai 2 mantan Presiden kita yang masih hidup, harus keluarkan pernyataan menolak perpanjangan ini," kata Jansen, Sabtu (26/2/22).

Jansen mengaku khawatir apabila wacana tersebut benar terjadi, maka konstitusi yang sudah ada akan kembali di otak-atik.

"Yang turunannya meng-otak atik Konstitusi. Jika tidak gerpol-nya terus lanjut ini. 2 hari ini saja sudah seperti paduan suara," kritiknya.

Dia menyadari bahwa SBY dan Megawati dipandang memiliki haluan politik berbeda. Namun, kedua tokoh tersebut merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai presiden.

"Boleh saja Pak SBY dan Bu Megawati dicitrakan media kurang cocoklah dan lain-lain. Tapi apapun mereka berdua pernah jadi Presiden di Republik ini," jelasnya.

Jansen berpendapat, Megawati dan SBY memiliki nilai-nilai yang sama soal konstitusi dan demokrasi. "Yang pasti punya dan berbagi nilai-nilai sama yang telah mereka jaga dan tunjukkan selama ini. Soal ketaatan pada Konstitusi, Demokrasi, Pemilu Reguler," pungkasnya.

Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), juga setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Alasannya, masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.

"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73 persen. Hal tersebut menurutnya menjadikan Jokowi pantas untuk tetap memimpin sebagai presiden.[Fhr]