telusur.co.id - Belum selesai polemik penerbitan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS, kini publik dikejutkan lagi dengan rencana pemerintah memberi suntikan dana Rp 152,15 triliun kepada BUMN.

Rencana suntikan dana sebagai tindak lanjut PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. PP ini merupakan kepanjangan dari Perppu 1/2020 yang sudah disahkan jadi UU oleh DPR. 

Terkait itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mempertanyakan dasar pemikiran di balik rencana suntikan dana itu.

Iwan menjelaskan, dasar dibentuk dan dibangunnya BUMN  ialah untuk menopang ekonomi dan keuangan negara, bukan menggerus uang negara. 

"Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dapat suntikan dana Rp 152,15 triliun?" tanya Iwan lewat akun twitternya, Kamis (14/5/20).

Ia menilai, di tengah negara sedang dilanda krisis akibat virus corona, seharusnya BUMN tampil sebagai pemberi solusi. Bukan malah ikut menggerogoti seperti virus. 

"Loh, BUMN itu yang harusnya nyuntik negara. Kok malah jadi 'vampir' penghisap uang negara? Menyedihkan!” kesalnya. "Erick Thohir (Menteri BUMN) katanya jagoan ekonomi. Jadi bingung," sindirnya.[Fhr]