telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir setuju dengan wacana agar Bank-bank BUMN tidak memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang tak memenuhi aspek keberlangsungan lingkungan. Utamanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor eksploitasi sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, wacana tersebut juga selaras dengan spirit yang digaungkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal perlunya komitmen masyarakat dunia untuk mulai mengurangi gas emisi serta menekan laju pemanasan global.
"(Wacana itu) sesuai dengan semangat mengurangi Gas Emisi dan Pemanasan Global (Nett Zero Emition) oleh PBB dlm COP 27 yg lalu dan COP 28 nanti," ujar Hafisz Thohir kepada wartawan, Rabu (27/9/23).
Menurutnya, wacana tersebut merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah kerusakan alam yang semakin massif dan perlu terus digaungkan oleh seluruh komponen anak bangsa demi terjaganya kelestarian lingkungan yang layak huni.
"Perlu didorong agar bumi dan lingkungan ini tetap hijau dan lestari. Karena kita hanya meminjam Bumi ini untuk kita kembalikan kepada anak cucu kita nantinya," lirihnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menekankan, dalam wacana tersebut nantinya perlu penekanan yang konkret di mana aspek menjaga lingkungan harus menjadi pertimbangan utama oleh Bank-bank BUMN dalam menentukan atau memutuskan pemberian kredit terhadap perusahaan.
"Nanti ke depan semua kredit akan dikaitkan kepada kelestarian lingkungan. Jadi barang siapa ambil kredit lalu dananya digunakan untuk membuat produk yang merusak lingkungan (tidak green), maka mereka akan kena aturan larangan tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar Bank-Bank milik BUMN tidak lagi menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan tambang mineral keras, batu bara, kayu, yang hanya merusak lingkungan.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi ke depannya.
"Kalau memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan aspek ekologis jangka panjang, itu sama saja negara dalam hal ini Bank-Bank BUMN menyokong terjadinya kejahatan lingkungan," tandas Aktivis 98 itu kepada wartawan, Rabu (27/9/23).[Fhr]
