telusur.co.id - PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi Tolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/20) kemarin.
“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/20).
Hasto mengungkapkan, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19.
“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” terangnya.
Karena itulah, kata Hasto, mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum.
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tehasnya.
Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, lanjut Hasto, sikap PDI Perjuangan sejak awal mendengarkan aspirasi tersebut dan terus mengedepankan dialog.
“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” katanya mengingatkan.
Hasto menuturkan, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk.
"Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," pungkasnya. [Tp]
