telusur.co.id - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan, steril dari ancaman potensi radikalisme dan terorisme. 
Pangkalnya, kelompok radikal dan intoleran ialah manusia yang selalu bergerak, tidak berhenti di satu wilayah dalam menyebarkan paham-paham menyimpang mereka.

"Dari kalangan kelompok radikalisme itu masih belum merasakan efek jera. Apalagi, banyak kelompok radikal yang menganalogikan bahwa khilafah itu mulia dan murni untuk berjuang menegakkan keadilan, sedangkan demokrasi itu murni kehancuran dunia. Ini harus diperhatikan," kata Habib Syakur, dalam keterangannya, Selasa (1/3/22).

Habib Syakur meminta BNPT maupun Densus 88 Antiteror untuk selalu waspada dan memperhatikan pergerakan dakwah dari organisasi keagamaan yang sudah dilarang oleh pemerintah. Karena, patut diduga oknum dari kelompok ini tidak jera untuk menyebarkan paham-paham khilafah, yang takutnya berujung pada radikalisme dan intoleran.

"Pemahaman ini gampang masuk ke dalam individu yang jelas pada puncaknya sangat meresahkan seluruh masyarakat. Jadi saya menyalahkan BNPT terlalu dini jika berpendapat demikian menjamin keamanan ibu kota negara baru. Pada intinya, kita wajib ikhtiar dunia, kita tawakkal kepada Allah SWT. Dalam ikhtiar itu kan harus ada kehati-hatian yang sangat tinggi," ungkapnya.

Ketimbang mengeluarkan pernyataan yang hanya pemanis, menurut Habib Syakur, lebih baik BNPT melakukan pendataan, serta menganalisasi ASN serta para kepala daerah yang berpotensi disusupi paham radikal.

Selain itu, BNPT juga wajib mendukung semangat nasionalisme rakyat Indonesia. BNPT harus berdialog dengan Kementeria Dalam Negri, dan lembaga negara lainnya, untuk menginisasi penghargaan kota toleransi. Dengan adanya predikat kota toleransi, masyarakat semakin mencintai daerahnya, dan akan selalu menjaga dari penyusupan paham-paham radikal dan intoleran.

"Ini aspirasi masyarakat. Karena masyarakat khawatiran sudah terlalu banyak propaganda-propaganda radikalisme dan intoleran," tukas Habib Syakur. 

Sebelumnya, BNPT memastikan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme. 

Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme R Ahmad Nurwakhid saat memberikan sambutan dalam kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (23/2/22) lalu. 

Dalam sambutannya, Nurwakhid menjelaskan kunjungan BNPT ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara BNPT dengan pemerintah daerah melalui ajang kegiatan silaturahmi kebangsaan.[Fhr]