Gerindra: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Rakyat Makin Sebel sama Jokowi - Telusur

Gerindra: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Rakyat Makin Sebel sama Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

telusur.co.id - Di tengah masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikkan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/20). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34. 

Menanggapi hal itu, Wakil Keua Umum Partai Gerindra Ariwf Pouuono mengaku bingung dengan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, ada yang membisikkan ke Jokowi untuk menikkan iuran tersebut.

"Waduh...waduh, siapa lagi ini yang ngajarin mau ngancurin Jokowi dengan minta Jokowi mengeluarkan Perpres itu. Ampun ampun biyung... Makin sebel aja rakyat sama dia, sudah susah karena Covid-19 sekarang malah mau diperas," kata Arief dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (14/5/20).

Arief mengatakan, keadaan ekonomi keluarga kelas menengah dan bawah saat ini sudah ambruk akibat banyak PHK. Para pekerja di sektor formal dan usaha kecil menengah sudah banyak yang tutup dimana pengusahanya sudah banyak yang tidak mampu bayar angsuran bank alias macet sudah 5 bulan. 

"Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikkan, sungguh enggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat," ungkapnya.

Dia mengaku heran, hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal, pabrik banyak yang tutup alias bangkrut, pengemudi online banyak yang tak sanggup bayar iuran ini, tapi kok malah iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.

"Wong yang pada kerja di sektor swasta aja masih belum jelas nasibnya ada yang di PHK, dirumahkan tanpa gaji, dirumahkan gaji 50 persen, masuk kerja tapi gajinya hanya 50 persen karena perusahaan produksi dan penjualannya menurun drastis hingga tinggal 20-30 persen, lah gimana ya ini kok bikin perpres kok nyakitin masyarakat kecil dan menengah sih Kangmas Joko Widodo. Mbok kalau sudah normal, Perpres baru diteken," bebernya.

Arief pun mempertanyakan anggaran yang dikeluarkan lewat Perppu Covid-19. Menurutnya, seharusnya anggaran tersebut bisa buat menyuntik anggaran BPJS kesehatan bagi seluruh masyarakat. Padahal, pandemi Covid-19 kan hubungannya dengan kesehatan masyarakat.

"Kok Perppu malah untuk nalangi bank bank dan pengusaha yang sebelum covid-19 memang sudah mau bangkrut akibat serangan produk-produk impor dari China," ungkapnya.

"Cobalah Kang Mas bijak, karena Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan bikin rakyat banyak makin sebel dan nyumpahin Kang Mas Jokowi loh Apalagi tidak ada kepastian Kangml Mas sanggup bisa menciptakan perdamaian sama virus corona," pungkasnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar