Fraksi PKS Ingatkan Empat Prioritas Utama Harus Dilakukan Kemenhan, Apa Saja? - Telusur

Fraksi PKS Ingatkan Empat Prioritas Utama Harus Dilakukan Kemenhan, Apa Saja?


telusur.co.id - Kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang kian meningkat, mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terus berbenah. 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan bahwa setidanya ada empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementrian Pertahanan. 

"Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapanya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, dalam keterangannya, Selasa (6/7/21).

Kedua, lanjut Sukmata, kebijakan, regulasi serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di optimalkan. Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah.

Yang ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan. Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. 

"Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ungkapnya.

Terakhir, inventarisir aset tanah kementrian pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 trilliun. Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. 

Anggota Badan Anggaran DPR RI meminta agar langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar asset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal.
 
"APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020," tukasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar