telusur.co.id - Sikap Front Pembela Islam (FPI) yang enggan mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri dikritik oleh Tenaga Ahli Istana Negara Ali Mochtar Ngabalin.

Menurut Ngabalin, di Indonesia ada aturan dimana setiap ormas harus memiliki legalitas dan terdaftar.

"Bukan hukum rimba yang berlaku disini. Ada sejumlah regulasi yang mengatur soal ormas dan perkumpulan. Kalau tak peduli aturan, apa yang dipakai," kata Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/19).

"Kalau tak setuju ente (FPI) tinggal di gurun pasir atau dimana," ketus Ngabalin.

Menurut Ngabalin, alasan FPI tidak memperpanjang SKT tidak logis jika hanya karena tak mendapat bantuan dari pemerintah.

"Ada ormas yang dapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Seperti perkumpulan itu. Yang paling penting harus disiapkan persyaratan yang diperlukan," jelas dia.

"Kalau gak mau urus persyaratan, ente (FPI) mau diurus pemerintahan mana?,: tambah Ngabalin.

Nantinya FPI akan dilihat apakah bakal menjadi perkumpulan, pengajian atau komunitas.

Ngabalin menegaskan, kalau FPI tidak mau diurus pemerintah, artinya rakyat Indonesia bisa memberikan penilaian. 

"Ente gak tinggal di gurun pasir bung. Ente tinggal di Indonesia yang punya aturan dan lainnya. Jangan gitu," ujar Ngabalin.

"Kecuali dia tinggal di Lebanon atau Yaman. Masak sih belum move on juga. Ini udah selesai (Pemilu)," timpal Ngabalin.

Ngabalin meminta agar FPI tak asal menuduh pemerintah menghambat mengeluarkan SKT.

"Baik -baik dong. Jangan dikit-dikit main ancam. Beberapa kali mereka suka ancam, sama seperti bosnya (Habib Rizieq Shihab). Perlu pemerintah, tapi sebut curang," tandas Ngabalin. [Tp]