telusur.co.id - Komisi IV DPR mengkritik kebijakan impor beras yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena, kebijakan itu dianggap tak memiliki efek menurunkan harga beras di dalam negeri.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu (13/9/23).
Awalnya, Emma memaparkan bahwa Fraksi PPP menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar Rp14,734 triliun.
Namun, Ema menimpali persetujuannya dengan kritik kepada pemerintah terkait harga kenaikan harga beras. Harga beras premium mengalami kenaikan mencapai Rp14.400 per kg. Dan, ini diprediksi akan terus naik dalam beberapa waktu ke depan.
Fraksi PPP berpandangan bahwa kebijakan impor beras belum mampu mengatasi masalah, baik harga maupun ketersediaan di dalam negeri.
"Kami meminta pemerintah memiliki strategi kebijakan jangka panjang terkait masalah tersebut," kata Emma.
Diketahui, pemerintah memerintahkan Perum Bulog mengimpor beras konsumsi untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang terus menyusut sejak akhir kuartal tahun 2022 lalu. Di saat bersamaan, harga beras merangkak naik sejak Agustus 2022, dan dalam sebulan terakhir terus melonjak signifikan, bahkan berulang kali cetak rekor.
Akhir tahun 2022, Bulog diperintahkan mengimpor 500 ribu ton beras, yang realisasinya berlanjut sampai awal tahun 2023.
Kemudian, pada Maret 2023, Bulog kembali diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras. Di mana, hingga saat ini, proses pemasukan masih terus berjalan.
Mengutip paparan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam rapat yang sama, dari total kuota impor yang ditugaskan, sisa yang dijadwalkan masuk pada periode 1 September-31 Desember 2023 adalah sebanyak 453 ribu ton.
Sementara itu, Ema mengatakan, harga beras diprediksi akan terus meningkat karena tambahan stok beras yang tidak seperti biasanya. Sedangkan, permintaan beras diprediksi akan tetap stabil bahkan diperkirakan meningkat di akhir tahun.
Ditambah perubahan iklim yang memicu kekeringan yang membuat produksi padi berkurang. Fraksi PPP mengusulkan anggaran tambahan pangan untuk meningkatkan produksi di dalam negeri.
"Bukan ditujukan untuk penambahan impor pangan," ujarnya.
Menurut Emma, kenaikan harga pangan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. "Pemerintah harus memiliki data stok pangan yang valid untuk menentukan langkah dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dampak El Nino," pungkas Ema.
Sementara itu, rapat kerja tersebut memutuskan, Komisi IV DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 204 oleh Badan Anggaran DPR yang semula Rp14,658 triliun, mengalami penambahan Rp76,811 triliun, menjadi Rp14,734 triliun.[Fhr]
