telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, dirinya belum melihat adanya perbaikan pemerintah dalam penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan hingga ekonomi. 

Hal itu disampaikan Najib saat menyampaikan harapanya atas perkiraan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut anggaran penanganan Corona dan PEN memerlukan biaya sebesar Rp 905, 10 triliun.

"Mulai dari masih rendahnya tingkat test covid sampai upaya pencegahan yang masih tidak maksimal. Pemerintah juga belum memprioritaskan masyarakat ekonomi kecil (usaha mikro) hari ini kebijakan lebih banyak digelontorkan ke menengah keatas," kata Najib kepada wartawan, Kamis (25/6/20). 

Najib pun sedianya enggan mempermasalahkan, kenaikan anggaran penanganan Corona dan PEN asalkan memang bertujuan untuk menyelamatkan rakyat. 

"Berapa pun besarnya sepanjang dalam rangka menangani dan menyelematkan rakyat tidak ada masalah. Tapi harus kita tetap kawal adalah betulkan anggaran tersebut bisa tepat sasaran dan memberikan implikasi yang positif dalam mengentaskan wabah covid," papar Najib. 

Najib memastikan, DPR akan terus mengawal implementasi program  dari kucuran anggaran penanganan Corona dan PEN yang sudah mengalami kenaikan tiga kali beturut- turut ini. 

"DPR hari ini tidak dalam kapasitas memberikan persetujuan lagi seperti pada situasi normal. Namun kita masih memiliki fungsi pengawasan dalam hal ini mengawasi realisasi dari anggaran," pungkasnya.

Diketahui, dana penanganan penyebaran virus corona  hanya mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp677 triliun, dan dinaikkan lagi menjadi Rp695,2 triliun.

Dana Rp695,2 triliun itu akan diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19. 

Pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 trililun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp106,11 triliun.[Fhr]