DPR Pertanyakan Kenapa Masyarakat Sekitar Borobudur Tak Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan - Telusur

DPR Pertanyakan Kenapa Masyarakat Sekitar Borobudur Tak Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan


telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengatakan, dengan rencana pemerintah  menerapkan harga tiket naik Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu, akan mengurangi animo masyarakat berkunjung ke destinasi wisata Candi Borobudur.

"Tentu ini nanti akan berdampak berkurangnya minat masyarakat khususnya wisnus menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata," kata Fikri kepada telusur.co.id, Selasa (7/6/22).

Fikri juga menyoroti keluhan dari masyarakat di sekitar Borobudur. Dalam setiap pengambilan kebijakan, selama ini mereka tidak dilibatkan, bahkan sampai dalam pengelolaan kawasan Candi Borobudur. 

"Sehingga miris bila mendengar bahwa penduduk miskin di Magelang justru yang bermukim di sekitar kawasan candi Borobudur. Itu yang Komisi X dapatkan laporan ketika Kunsfik (kunjungan spesifik) ke sana," katanya.

"Lantaran mereka tidak bisa menikmati keuntungan ekonomis dari destinasi wisata super prioritas  yang hanya dikelola oleh PT TWC dan Badan Otorita Borobudur," sambung Fikri.

Jika mau jujur, lanjut Fikri, Pemda baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Magelang pun sesungguhnya menunggu realisasi ketentuan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Dalam pasal 97 menjelaskan kawasan Cagar Budaya mestinya dikelola juga oleh Badan Pengelola yang melibatkan Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat. 

"Hingga kini tak kunjung direalisasi, padahal undang-undang itu sudah berlaku sejak 12 tahun lalu," tukasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar