telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik habis-habisan klaim data dari Direktorat Jenderal PKH Kementan ihwal stok pakan ternak, khususnya jagung. Sebab, ini sudah menjadi keluhan serta keresahan para peternak terkait ketersediaan jagung.
"Berawal dari keresahan dan peternak utamanya terkait dengan naiknya harga jagung, tapi ini sekedar pemicu. Sebetulnya persoalannya lebih kompleks daripada itu. Salah satunya itu tadi soal jagung," kata Djarot dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR dengan Asosiasi Perunggasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/23).
Menurut Djarot, persoalan tata kelola perunggasan buruk sekali, dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Karenanya, Djarot menilai, tata kelola perunggasan dari hulu hingga hilir, perlu dikaji dan tata ulang.
"Ini terkait poin tata kelola perunggasan yang buruk. Yang buruk sekali dan ini sudah menahun. Maka harus kaji, harus kita bedah persoalan dari hulu hingga hilir," ujarnya.
Djarot menyampaikan, Ketua Komisi IV DPR Sudin, dalam rapat dengan pemerintah, sangat sering mengingatkan Kementan untuk menghitung ulang berapa banyak kebutuhan, baik itu bibit ayam (DOC) maupun pakan ternaknya. Termasuk mengenai stok jagung yang diklaim surplus.
"Di dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Pak Sudin itu berkali-kali bicara sangat keras, tapi rupanya banyak Dirjen itu yang ndablek, bahasa Jawa nya. Ndablek banget. Ndablek poll. Bahasa Indonesia nya bebal. Artinya apa, satu, misalkan data saja mereka nggak punya lho. Data produksi jagung misalnya mereka bilang itu surplus tapi di pasar nggak ada, dan harga naik. Surmin, surplus tapi minus. Ini kan kacau," kritik Djarot.
Baca: Sengkarut Perunggasan, Komisi IV DPR Sebut Dirjen PKH Asal Ngomong Soal Data
Djarot mencontohkan mengenai beras,"Katanya beras itu surplus, kita lihat di gudang Bulog semuanya impor. Tidak ada yang dari petani."
Artinya, lanjut Djarot, Kementan sudah bebal dari persoalan yang paling dasar, yaitu data. Jika data tidak ada, maka keputusan atau kebijakan yang dibuat berpotensi keliru.
Oleh karena itu, Djarot sangat mendukung pembentukan Panitia Kerja (Kerja) untuk mengurai semua persoalan perunggasan, termasuk masalah pakannya.
"Makanya, usulan membentuk Panja perli dipertimbangkan. Kita perlu bikin Panja sehingga begitu mendapatkan masukan dan dengan data-data yang konkrit, minimal kita bisa kasih solusi kebijakan yang berpihak kepada peternak-peternak kecil," tegasnya.
Baca : Data Kementan Ngawur, Peternak Unggas Minta Komisi IV DPR Bentuk Panja
Bagi Djarot, sudah semestinya Kementan berpihak kepada para peternak kecil. Bukan justru berpihak kepada para pengusaha-pengusaha besar yang memonopoli urusan unggas dari hulu hingga hilir.
"Bagaimanapun pemerintah harus berpihak kepada peternak kecil, bukan integrator yang gede-gede itu. Yang perlu dibantu itu mereka-mereka (peternak kecil) ini," ujarnya.
Djarot mengingatkan, kedaulatan pangan salah satu pilarnya adalah unggas. Misal, mengatasi stunting. Salah satu unsurnya bukan hanya ketersediaan beras, tapi juga telur dan daging ayam yang terjangkau.
Lebih jauh, Djarot mengaku khawatir apabila suatu saat tidak ada lagi yang mau berprofesi sebagai peternak, lantaran tidak diperhatikan.
"Yang dikhawatirkan adalah kalau sampai pemerintah tidak berpihak kepada peternak-peternak kecil dan UMKM, di masa depan orang sudah tidak mau lagi menjadi peternak. Bahaya. Akibatnya kita tergantung pada impor, impor dan impor," tukasnya.[Fhr]
