telusur.co.id - Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pada pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional.

Begitu disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (18/11/20).

"Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan," kata Din.

Menurut Din, baru kali ini terjadi institusi Polda memanggil seorang gubernur, hanya untuk kepentingan klarifikasi.
 

"Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?," ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menegaskan, peristiwa ini akan menjadi preseden buruk bagi Polri yang dinilai `over acting`. 

"Apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa," ucap Din.

"Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," tukasnya.[Fhr]