telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mensinyalir rencana Pemerintah menghapus penggunaan BBM jenis Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax 92 Green tidak murni untuk kepentingan lingkungan.
Ia malah menduga ada kepentingan mafia impor bioetanol di balik rencana ini. Pasalnya, Pemerintah mengusulkan program ini berjalan pada tahun 2024, meskipun Indonesia belum memiliki pabrik bioetanol yang memadai.
"Kita patut curiga motif apa yang membuat Pemerintah akan mengimplementasikan program ini. Karena nyatanya Industri bioetanol lokal, salah satu bahan pembuatan Pertamax 92 Green, belum memungkinkan," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (13/9/23).
"Kalau kebutuhan bioetanol untuk produksi Pertamax 92 Green harus impor, maka sama juga bohong. Negara akan makin tergantung pada impor. Sementara masyarakat tidak memiliki pilihan membeli BBM murah," sambungnya.
Karena itu, Mulyanto minta Pemerintah menunda pelaksanaan program ini. Pemerintah sebaiknya membangun industri bioetanol dalam negeri lebih dahulu untuk menunjang produksi Pertamax 92 Green.
Sebab, tanpa didukung industri bioetanol dalam negeri, niat Pemerintah mengganti Pertalite dengan Pertamax 92 Green hanya akan mengulang kesalahan yang selama ini dilakukan. "Padahal ke depan kita harus semakin mengurangi ketergantungan pada produk impor," kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan, Fraksi PKS DPR RI menolak rencana penggantian Pertalite ke Pertamax 92 Green pada tahun 2024. Sebab hal itu hanya akan menyisakan BBM berharga mahal bagi masyarakat.
Terlebih, saat ini kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih benar pasca-pandemi Covid-19. "Masyarakat masih memerlukan BBM dengan harga terjangkau untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari," tukasnya.
Akhir Agustus 2023 lalu, Pertamina mengungkapkan tengah mengkaji penghapusan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite pada tahun depan. Kebijakan itu seiring dengan komitmen perusahaan migas pelat merah itu untuk menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan perseroan bakal menaikkan angka oktan dari Pertalite saat ini menjadi RON 92 lewat pencampuran dengan etanol 7 persen (E7) mulai tahun depan.
"Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Rabu (30/8/23).[Fhr]
