telusur.co.id - Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengungkap efektivitas program kartu prakerja bakal sulit terealisasi secara maksimal di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 yang masih berlangsung.
Menurut Okky, terdapat sejumlah persoalan teknis maupun non teknis, karena program ini diluncurkan saat turunnya pertumbuhan ekonomi.
"Setelah peserta mendapat pelatihan online dan mendapat sertifikat, peserta akan mendapat insentif Rp 600 ribu selama tiga bulan serta Rp150 ribu untuk survei kebekerjaan, asumsinya selepas itu peserta akan mendapatkan pekerjaan," ujar Okky, kepada wartawan, Kamis (16/4/20).
Mantan anggota Komisi IX DPR ini menyatakan, pemerintah sendiri telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun sebesar 2,5 persen bahkan 0 persen akibat Covid-19.
Sebab itu, penurunan ekonomi di Indonesia akan berkorelasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Bahkan, saat ini sendiri sudah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jika skenario ekonomi Indonesia akan turun karena dampak Covid-19, konsekuensinya tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Lalu apa relevansi kartu prakerja ini? Saat ini saja sudah terjadi PHK dampak Covid-19," kata dia.
Untuk saat ini, Okky mengatakan masyarakat lebih membutuhkan bantuan yang langsung dapat dirasakan daripada program kartu prakerja.
"Saat ini calon pekerja dan korban PHK lebih membutuhkan 'ikan' berupa bantuan langsung tunai (BLT) daripada 'kail' seperti program kartu prakerja. Apalagi, memang tidak ada lapangan pekerjaan baru karena ekonomi turun dampak Covid-19 ini," imbuhnya.
Dia mengungkap demi efektivitas program ini, baiknya pemerintah fokus pada program jaring pengaman sosial (social safe net) bagi warga negara pencari kerja dan korban PHK.
Okk melihat anggaran pelatihan daring sebesar Rp1 juta per orang dapat ditangguhkan di waktu mendatang yang lebih tepat. Apalagi secara teknis pelatihan berbasis daring tak dapat diikuti semua orang dengan baik.
Belum lagi, kata dia, persoalan jaringan internet khususnya bagi peserta yang berada di daerah-daerah yang minim akses internetnya.
"Efektivitas pelatihan daring juga perlu dikalkulasi. Jangan sampai hanya karena mengejar realisasi program kerja, kegiatan ini sia-sia dan tidak banyak memberi manfaat bagi warga negara pencari kerja dan korban PHK," tukasnya.[Fhr]
