telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM siap menghadirkan model UMKM masa depan dalam acara perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 pada 12 Agustus di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, perayaan Hari UMKM Nasional menjadi momen penting, karena kontribusi UMKM terhadap negara yang begitu besar. Sepanjang tahun 2022, UMKM telah menyumbang PDB sebesar 60 persen. UMKM jugalah yang menyediakan lapangan kerja hingga 97 persen.
"Di saat pandemi, UMKM pun menjadi penopang ekonomi negara di mana UMKM juga sendiri mengalami keterpurukan. Namun tetap bisa bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada," ungkapnya dalam konferensi pers launching Perayaan Hari UMKM Nasional Tahun 2023 di kantor Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (14/6/23).
Peran UMKM yang begitu penting tersebut mendorong KemenKopUKM untuk dapat mewujudkan UMKM yang lebih dekat dengan teknologi dan digitalisasi serta mampu memanfaatkan kreativitas untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Teten menegaskan, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan UMKM Masa Depan yang inovatif dan berbasis teknologi seperti mendorong UMKM Onboarding Digital, serta pemanfaatan e-commerce sebagai media pemasaran.
Tercatat, hingga Desember 2022 UMKM yang telah Onboarding Digital sebanyak 3,1 juta UMKM merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan 26 Kementerian/Lembaga UMKM.
"Tak hanya itu, upaya selanjutnya dalam mengembangkan UMKM ke arah teknologi yang lebih maju adalah melakukan inovasi perluasan akses permodalan dengan skema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan memberikan pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per orang," jelasnya.
Kemudian perluasan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar/BUMN untuk mendorong industrialisasi berbasis bahan baku lokal serta menjadi penggerak ekonomi dalam rantai nilai global (Global Value Chain). Sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi kemitraan strategis antara UKM dengan BUMN data per triwulan I Tahun 2023 telah tercapai kemitraan sebesar 5.022 UMKM dengan nilai kerja sama sebesar Rp4,9 triliun.
"Namun memang jumlahnya masih kecil atau sekitar 7 persen UMKM yang telah masuk ke rantai pasok industri atau bermitra dengan usaha besar. Kami punya target, supaya jumlah ini terus diperbesar," kata Teten.
KemenKopUKM, katanya, juga berupaya membuka akses pembiayaan kepada UMKM. Mengingat porsi kredit perbankan terhadap sektor mikro ini masih rendah yaitu sebesar 21 persen dibanding negara lain yang cukup jauh.
"Presiden Jokowi menargetkan paling tidak target perbankan bisa menyalurkan kredit ke UMKM itu sampai 30 persen. Hal ini yang perlu diupayakan. Kalau UMKM dipaksa harus menggunakan jaminan jelas UMKM tak punya aset. Maka perbankan diimbau mengadopsi pendekatan credit scoring yang jauh lebih efektif, jangan kalah dengan fintech. Credit scoring bagus untuk meminimalisir moral hazard," kata Teten.
Ia melanjutkan, UMKM di masa depan nantinya harus mampu menghasilkan produk berkualitas terstandardisasi yang memperhatikan inovasi, desain, pengemasan produk, hingga kontinuitas produksinya. Pelaku UMKM harus memiliki sikap yang terbuka terhadap perbaikan kualitas produknya agar dapat berdaya saing di pasar lokal, domestik, ataupun luar negeri.[Fhr]
