telusur.co.id - Pengamat Politik Mimbar Peradaban Indonesia, Andi Muslimin menilai, sangat wajar jika rakyat melancarkan aksi demontrasi ke Gedung DPR usai tunjangan anggota DPR dinaikkan hingga mencapai Rp50 juta per bulan. 

Pasalnya, DPR dianggap tak memiliki empati kepada rakyat di saat situasi ekonomi masyarakat yang belum membaik dan harga-harga terus naik, hingga masih sulitnya lapangan pekerjaan.

"Ketika DPR justru menaikkan tunjangan, publik menilainya tidak punya empati," kata Andi dalam keterangannya, Senin (25/8/2025). 

Apalagi hingga kini, kinerja DPR kerap dipertanyakan publik lantaran lambatnya proses legislasi di parlemen dan banyaknya isu-isu terkait kemaslahatan rakyat yang tidak terserap. 

"Sementara kinerja DPR di mata publik sering dipertanyakan—banyak yang absen, legislasi lamban, isu-isu rakyat kerap tidak tersuarakan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Andi menilai, kemarahan publik yang dituangkan dalam aksi demontrasi bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" bukan semata karena kenaikan besaran angka tunjangan DPR, tetapi bagaimana kepekaan DPR terhadap ekonomi rakyat. 

"Jadi kemarahan publik bukan semata pada angka tunjangannya, tapi pada ketimpangan rasa keadilan. Orang susah, wakilnya justru enak-enakan," pungkasnya.[Nug] 

Laporan: Dhanis Iswara