Oleh : Dr.TB. Massa Djafar, Akademisi dan aktivis politik.

"....Kami tahu menghidupkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang meninggal ...." (Pidato Presiden Ghana, saat memutuskan Ghana lockdown setelah 137 rakyatnya positif Corona).

Gejala wabah Covid 19 sudah di ketahui para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Impak Covid langsung menusuk jantung perekonomian dan mengancam keselamatan manusia.
Bagi negara yang punya kapasitasnya terbatas, dihadapkan kondisi dilematis. Antara pertimbangan ekonomi dan keselamatan jiwa manusia. Pilihan ini tidak mudah. Tapi menjadi mudah bagi negarawan, seperti pidato Ahufo Addo, Presiden Ghana.

Pilihan antisipasi Covid 19, tergantung kondisi objektif suatu negara dan kepentingan subjektif penguasa. Sebagian besar negara, mungkin pertimbangan paling berpengaruh adalah
kepentingan publik, menyelamatkan manusia. Karena pertaruhan kredebilitas pemerintahan dan tanggung jawab pejabat publik. Atau kah sekedar mempertahankan kekuasaan dan
kepentingannya.

Bagi Indonesia memang, langkah presiden Jokowi tidak mudah. Banyak soal dan masalah yang melingkari dalam pilihan kebijakan. Termasuk mengamankan defisit legitimasi atau integritas seorang pemimpin.

Pilihan dilematis ?

Apapun pilihannya, kredebilitas /legitimasi pemerintah akan terancam dimata rakyatnya. Apakah ia tetap populer, atau bisa terpilih pada kampanye berikutnya? Atau karena, kondisi carut marut ekonomi, dan politik, rezim pengusasa bisa berujung dilengserkan dari singasana kekuadaan.
Karena akumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat.

Bagi negara negara maju, mengambil langkah lockdown total. Atas pertimbangan menyelamatkan manusia lebih penting. Ia punyai nilai politik dan akuntabilitas, kredibilitas sebuah pemerintahan dan integritas pemimpinnya. Bagi negara ekonomi pas pasan, seperti Indonesia, tidak mudah terapkan kebijakan lockdown total. Apalagi poformen ekonomi semakin
memburuk. Selain beban politis menghantui kelangsungan kekuasaan.

Realitas politik demikian membuat Presiden Jokowi sangat sensitif dan cepat bereaksi, lakukan political control. Yaitu bagaimana dapat mengendalikan kekuasaan. Yaitu dalam bentuk penggunaan kewenanangan pada jajaran pemerintahan. Baik dengan kepala kepala daerah maupun koordinasi antar Kementerian maupun Lembaga. Djokowi tak main- main dalam menjaga kekuasaannya, terkait penggunaan kewenangan.

Bukan sekedar soal pelayanan publik. Tapi inklud didalamnya ada dimensi power inter play dan pertaruhan legitimasi kekuasan. Jadi tak heran, jika Jokowi memerintahkan menteri dalam negeri, Jendeŕal Tito Karnavian

menjumpai Anis, Gubernur DKI Jakarta. Kunjungan Mendagri le Balaikota, beri isyarat lampu kuning. Bahwa kewenangan menyatakan kebijakan lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah. Ini signal bagi siapa saja yang mencoba menggunakan kekuasaan dan kewenangan bertendensi politis.

Langkah presiden Jokowi tersebut sukar dibantah, jika bukan respon dari langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggulangi Covid 19, sepatutnya dilakukan oleh seorang Presiden dalam menghadapi situasi darurat. Sementari Anies desember 2019 telah memprediksi serangan Covid 19 akan masuk le Indonesia. Dan menyiapkan antisipasi kepada warga DKI Jakarta.

Kejadian itu, lagi- lagi publik disuguhi, nuansa kontestasi politik Pemilukada DKI Jakarta dan Pilpres berkelanjutan. Seakan ada dua matahari kembar. Antara kekuatan pengaruh kekuasaan, dinamis dan berdimensi luas pada Anis, dan kekuasaan supra power, formil, konsevatif dan statis, pada Jokowi
Oleh karenanya, secara politis langkah Jokowi dapat dipahami dari sudut relasi dan prilaku kekuasaan. Sebuah tindakkan reaktif. Sebab opini terlanjur terbangun, mengapa terkesan pemerintah lamban dan tidak konsisten menerapkan kebijakan lockdown.

Bukankah sejak awal, Jokowi dan para menterinya, juga salah satu Gubernur masih sibuk berkampanye genjot
parawisata. Bahkan, masih membuka bebas rute penerbangan dan masuknya TKA dari Tiongkok. Meski semua tahu, TKA sumber penyebaran Covic 19.

Jadi sejak awal memangJokowi tidak mengambil langkah lockdown. Barulah kemudian setelah ada krtik kebikan tersebut diterapkan. Bukan karena tidak tahu. Sebab, kebijakan tersebut,
ada konsekuensinya. Pemerintah harus mengeluarkan biaya besar, untuk antisipasi gangguan kesehatan dan subsidi rakyat terkena dampak. Yang menarik India, Perdana Menterinya berani mengambil kebijakan lockdown, berikut menyiapkan anggaran untuk rakyat miskin.

Sementara negara-negara maju, mengambil langkah cepat, melakukan jalan lockdown penuh secara konsisten. Dan menyiapkan anggaran tidak sedikit. Negara Tiongkok menyiapkan 10.26
milyar USD, AS 8,3 milyar USD, Inggris 1,2 milyar pounds, Italya 25 milyar Euro, Australia 2,4 milyar dollar Australia, Singapura 800 juta dollar Sing.

Pilihan rasional kebijakan antisipasi Covid 19, asumsinya, bahwa biaya besar yang dikeluarkan, adalah untuk meminimalisir nilai resiko yang lebih besar.Yaitu berdampak ke ekonomi jangka panjang. Jika manusianya bisa diselamatkan, maka recovery ekonomi akan cepat dan tumbuh kembali.

Namun untuk Indonesia, kebijakan lockdown penuh, atau karantina wilayah tidak mungkin diambil oleh pemerintah. Karena, harus ada konsekuensi seperti yang sudah dijelakan, pemerintah harus menyediakan dana besar. Meskipun ada tawaran IMF untuk atasi krisis Covid di Indonesia. Pertimbangan panjang, masih mikir-mikir. Selain, karena tergantungan dan menjaga hubungan balas budi dengan Cina. Juga akan mengundang perdebatan. Menagapa harus nambah hutang sudah melampaui batas. Indonesia tak perlu berhutang, gunakan saja dana cadangan devisa 270 trilyun.

Dan relokasi anggaran untuk biaya penanggulangan Covic19. Peryanuaan mengusik, apakah, kelambanan tersebut karena tersandra, keperluan anggaran
pembangunan ibukota negara ?

Terancam lumpuh.

Banyak para pakar ekonomi mengatakan pondasi ekonomi Indonesia rapuh. Ketergantungan pada hutang, membuat ekonomi Indonesia semu. Tidak punya indikator ekonomi yang riil.

Devisit transaksi berjalan mengancam devisa negara. Korupsi dan pemborosan kuangan negara, hingga APBN bocor 34%. Pertumbuhan ekonomi 4 %, semakin menekan roda perekonomian
nasional. Jika Covid berlangsung hingga 3 bulan, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kisaran 3 % bahkan 0%. Keadaan ini memperkuat kesimpulan, bahwa kondisi perekonomian Indonesia periode kedua pemerintahan Jokowi buruk.

Dalam konteks makro dan mikro ekonomi yang semakin terpuruk, mwngambil kebijakan lockdown langkah bunuk diri. Terutama dilihat dari sisi kepentingan kekuasan dan legitimasi
Jokowi. Sudah dapat dipastikan, semakin mempercepat perekonomi lumpuh. Efek dominonya, menimpa pekerja harian. Dunia usaha akan mengalami penurun pendapatan hingga 30-50 %. Sektor UMKM banyak yang gulung tikar. Ketersedian kebutuhan pokok dalam 3 bulan terbatas.

Ditambah harga harga kian meroket. Nilai tukar rupiah anjlok, dollar USA tembus diangka hampir Rp. 17.000,-.
Tekanan ekonomi ibarat bola liar dan membias kemana mana. Bisa berujung memicu kemarahan rakyat. Dan berbagai kemungkinan terburuk pun bisa terjadi. Bukaknkah Indonesia punya pengalaman panjang soal krisis politik akibat krisis ekonomi. Presiden Sukarno dan Soeharto karena sebab yang sama, politicall dis-trust. Berujung pasa political crisis, krisis legitimasi politik. Bayak perkiraan dan suatu kesimpulan yang sama, bahwa pemerintahan Jokowi akan
jatuh. Hanya menunggu waktu.

Meskipun kebijakan pemerintah lockdown parsial, namun jangan lupa bahwa hasil ujungnya sama. Artinya, kehancuran ekonomi tak terelak dan korban Covid bisa fantastis, jumlahnya
signifikan. Akibat kelambanan penanganan Covid 19, Indonesia berpotensi kehilangan 5 hingga 7 juta jiwa penduduk.

Mungkin ada benang merahnya, mengapa tempat-tempat keramaian, mall, termasuk tempat ibadah lockdown tidak berlaku efektif. Terkesan, bahwa situasi aman aman saja. Pemerintah
masih eksis, masih mampu menjalankan tugasnya. Jangan membesar besarkan masalahnya.

Meskipun ujungnya harus mengorbankan nyawa manusia, sebagai tumbal politik.
Tak kalah menarik pro kontra di medsos tentang penetangan Fatwa MUI, karena senagia masyarakat merujuk pendapat pribadi "pemuka" agama. Akibatnya kurang memahami masalah pandemik Covic19 secara konprehensif. Ataukah faktor kebetulan saja. Atau bisa jadi bagian dari memperlambat lockdown ?
Jika diperhatian tren angka-angka mewabahnya Covic 19, per 30 maret terdapat.1.414 kasus dan meninggal 122 orang. Peninhkatan penyebaran secara wilayah, tampaknya semakin signifikan.

Kecemasan itu, secara tidak langsung, tergambar dari protes keras para tenaga medis pun mulai menggema. Mulai dari soal buruknya fasilitas kesehatan yang tersedia, hilangnya masker dari peredaran, hingga soal penerapan kebijakan lockdown YANG tidak konsisten dan efektif.

Jika kebijakan kebijakan lockdown tidak efektif, maka para tenaga medis juga akan terancam nyawanya karena terimbas wabah. Fenomena lain adalah, mulai tampak krisis penetrasi, political
penetration. Yaitu ketika beberapa kepala daerah mengambil langkah sendiri. Karena desakan keadaan dan beban tanggungjawab yang harus dipikul.

Berapa kepala daerah, misalnya Gubernur Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Papua, dan beberapa kepala daerah lainnya, sudah menerapkan local lockdown. Meskipun kita ketahui, pemerintah pusat berulang kali mengatakan kebijakan lockdown adalah kewenangan pusat.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah terkesan gagap. Masih disibukkan politik kekuasaan, sehingga terkesan kurang sigap. Kurang fokus dan all out penanganan wabah. Mengapa tidak
belajar dari pengalaman negara lain.

Sikap kenegarawanan.

Wabah Covid19 selain sebagai bencana manusia bersekala global, juga medan uji sahih kepemimpinan dan kenegerawanan. Sebagai bangsa yang besar, para pemimpin harus menunjukkan jiwa besar. Berfikir jauh kedepan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sudah sepantasnya bertindak bijaksana yang mesti disikapi oleh para pemimpin negeri ini.

Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemimpin masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bersatu padu dari Sabang sampai Mauroke, bersama sama mengatasi bencana Covid 19.

Presiden dan para menteri, anggota legislatif serta pejabat negara saatnya menunjukkan sikap kenegarawanan. Tidak terjebak pada power inter play dilingkaran kekuasaan. Menerapkan
kebijakan yang konsisten, mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki, untuk mengatasi bencana
Covid 19. Menunda atau menghentikan proyek-proyek mercusuar, mulai dari proyek infrastruktur, pemindahan ibukota negara dan program pemborosan keuangan negara.

Mengapa pemerintah tetap ngotot, bebal dan abai terhadap kritik keras dari parlemen dan publik. Sehingga terkesan, ada hydent agenda atau rent seeking dibalik proyek mercusuar. Sejalan tanpa mengindahkan situasi darurat yang menimpa keselamatan bangsa. Jika
pemerintah lamban, maka keadaan abnormal akan mempercepat pergantian kekuasaan sebelum masanya.

Bukankah, prioritas menyelamatkan manusia, anak bangsa adalah tanggung jawab moral seorang pemimpin ?