telusur.co.id - Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi Menteri BUMN sebaiknya jangan sampai diisi oleh kader Partai Politik.

Pasalnya, jika pos menteri ini diisi oleh orang partai, maka akan rawan menjadi sapi perahan atau mesin ATM Partai.

"Sebaiknya sih diisi oleh kalangan Profesional, yang memiliki kemampuan memanajeri Perusahaan," kata Pangi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Baru Jokowi: Oligarki Partai Versus Kelompok Kepentingan' di Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (18/10/19).

Tetapi, dia juga mengingatkan, jangan sampai kalangan profesional ini membawa agenda kepentingan para pebisnis dan koorporasi. Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi alat negara untuk menghasilkan uang.

"Dimana uang ini bisa dipakai untuk menutupi defisit seperti PLN atau BPJS Kesehatan," terang Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Dengan demikian, rakyat bisa merasakan manfaat dari BUMN, bukan sebaliknya, malah rakyat yang dibebankan untuk menutupi defisit, dengan cara menaikkan harga listrik ataupun iuran BPJS Kesehatan.

Terkait peluang Erick Thohir untuk menjabat Menteri BUMN, kata Pangi sebaiknya Mantan Ketua TKN itu menduduki posisi Menteri yang lain saja.

"Saya rasa Erick Thohir cocok jika menjadi Menpora. Karena pengalamannya sebagai Ketua Panitia Asian Games, pernah menjadi Ketua Umum KOI, pernah membeli Inter Milan, DC United," ujar Pangi.

Diketahui, nama Erick Thohir belakangan disebut-sebut sebagai calon kuat menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Bahkan beredar kabar Erick Thohir akan ditempatkan sebagai calon menteri BUMN.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhamad Faisal mengungkapkan kekhawatirannya jika posisi Menteri BUMN berasal dari kalangan pengusaha seperti Erick Thohir. Seperti diketahui, Erick merupakan kalangan pengusaha.

"Ini akan menuntut Erick Thohir untuk memilah antara kepentingan bisnis pribadinya dengan perusahaan BUMN. Jadi sangat rentan (konflik kepentingan pribadi) menurut saya," ujarnya, Kamis (17/10/19). [Fhr]