telusur.co.id - Press Gathering Kordinator Wartawan Parlemen (KWP) yang diselenggarakan selama tiga hari 26-27-28 Maret 2021 secara resmi dibuka oleh ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Dalam pembukaan tersebut turut hadir Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufik Bashari, Sekertaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa.

Dalam acara itu juga turut hadir kepala biro pemberitaan DPR RI, DPD RI serta puluhan anggota KWP yang terdiri dari berbagai media.

Dalam sambutannya Basharah mengatakan bahwa masa jabatan Presiden dengan jelas tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen pada 1999 hanya dua periode.

Adanya isu bakal ada perubahan pasal 7 atau masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak benar, karena tidak ada satupun dalam agenda MPR yang ingin merubah masa jabatan Presiden.

"Saya bersukur dengan adanya pak HNW dan Pak Syarief Hasan, yang partainya berada diluar pemerintah telah mengkonfirmasi tidak adanya agenda itu, " ucapnya dihadapan Awak Media KWP, Sabtu, (27/3/20).

Dijelaskan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat ini dalam agenda MPR RI hanya mendiskusikan pembahasa terkait perubahan pasal 3 yaitu haluan negara atau yang dahulu disebut GBHN yang ingin diaktifkan kembali.

Oleh sebab itu, lanjut Basarah, dengan tegas mengatakan bahwa PDIP sesuai arahan Ketua Umum Megawati, Soekarnoputri tidak ada penambahan masa jabatan presiden yang diisukan selama ini.

"Ibu Mega mengatakan dengan tegas tidak ada pembahasan dan dengan tegas kami PDIP menolak untuk menambah masa Jabatan," tutur dia. [ iis ]