Oleh : Smith Alhadar
Sungguh jahat influencer dan buzzer bayaran! Mereka tak segan melakukan perundungan, menyebar hoaks dan fitnah, serta memolisikan orang-orang kritis terhadap rezim Jokowi. Ketika komika Bintang Emon mengkritisi jalannya persidangan kasus Novel Baswedan, para influencer dan buzzer bayaran ramai-ramai menyerang anak muda itu. Secara jahat ia dituduh pengguna narkoba. Padahal, apa yang dikritik Emon adalah sesuatu yang logis dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, dalam sidang kasus penyiraman air keras kepada wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 13 Juni, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut satu tahun penjara bagi kedua pelaku yang merupakan polisi aktif. Tuntutan yang tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan publik itu mendapat kritik dan cemohan luas. Pasalnya, dalam beberapa kasus kejahatan penyiraman air keras sebelumnya, pelaku mendapat hukuman penjara antara 10 sampai 15 tahun penjara.
Akibat serangan influencer dan buzzer terhadap Emon, anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay meminta rezim Jokowi menertibkan para buzzer Istana. Permintaan ini masuk akal karena, di tengah pandemi covid-19 yang menghantam ekonomi nasional dan menguras pundi-pundi negara, Istana masih harus mengeluarkan dana dekitar Rp 800 miliar untuk membayar para influencer dan buzzer yang kerjanya menyerang membabi buta kepada siapa pun yang mengkritik rezim Jokowi. Ini akan merusak demokrasi karena menghantam salah satu prinsip mendasar demokrasi: kebebasan mengeluarkan pendapat.
Saleh Daulay mengatakan, tidak boleh ada ancaman kepada siapa pun yang mengkritik pemerintah. Memang bila ada yang mengintimidasi, mem-bully, atau mengancam pengeritik, maka seharusnya rezim Jokowi bertindak. Demokrasi memerlukan pikiran kritis sebagai pengimbang rezim agar prinsip checks and balances dapat berjalan secara sehat. Rezim adalah pihak yang mengambil dan melaksanakan kebijakan sehingga harus bersedia dikritik.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyayangkan kejadian yang menimpa Emon. Menurutnya, kehadiran kelompok kritis justru penting bagi proses berbangsa dan bernegara. Ia juga meminta rezim Jokowi turun tangan agar perundungan seperti yang menimpa Emon tidak terjadi lagi (cnnindonesiacom, 15 Juni 2020).
Novel sendiri sedih Emon dicibir para pengeritiknya. Seharusnya ia mendapat apresiasi agar hukum di Indonesia berjalan adil. "Tentunya kita semua prihatin ketika orang yang menyampaikan kebenaran dan kritik justru diserang. Semoga Bintang Emon semakin dicintai masyarakat," kata Novel (Jawaposcom, 16 Juni 2020).
Memang berbahaya bila masalah ini didiamkan. Rezim yang sudah oleng ini akan semakin jauh membusukkan dirinya sendiri dan menggerus kepercayaan masyarakat. Terkait perundungan terhadap Emon, aktivis senior Rizal Ramli mempertanyakan mengapa influencer dan buzzer bayaran tidak pernah terjerat hukum. "Kenapa ya influencer norak dan buzzerRp yang sering mengumbar kebencian, hoax, fitnah -- tanpa fakta dan logika -- tak pernah terkena UU ITE? Mengapa mereka kebal hukum, padahal sampah demokrasi?" (rmolid, 15 Juni 2020).
Lebih jauh Rizal Ramli mengatakan, kerja-kerja influencer norak dan buzzer bayaran itu ibarat gawe Joseph Goebbel, Menteri Propaganda Hitler. Memang menurut Goebbel, bila kebohongan ditebar terus-menerus secara massif, maka lama-lama akan menjadi kebenaran. Menurut Rizal Ramli, para influencer dan buzzer memuji-muji Jokowi bagai Nabi dan menghancurkan lawan-lawannya dengan hoax dan fitnah. Mereka itu memang sangat kejam dan tak sadar bahwa kerja mereka akan merusak negara, demokrasi, dan mempercepat pembusukan rezim.
Sebenarnya, kritik Emon -- generasi milenial yang cerdas -- sangat wajar dan kritis. Kalangan intelektual -- seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Din Syamsuddin, dan Rizal Ramli -- juga sependapat dengan Emon. Mereka ini, bersama Novel, bahkan membentuk New Kawanan Pencari Keadilan (New KPK) untuk melawan sandiwara ketidakadilan yang sedang berlangsung di pengadilan. Alasan bahwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tidak sengaja menyiram air keras ke wajah Novel dan diniatkan hanya memberi pelajaran adalah lelucon yang tak lucu. Akibat serangan itu, sebelah mata novel buta permanen dan sebelahnya lagi rusak parah.
Yang memuakkan, para influencer dan buzzer bayaran hanya mencari mangsa yang lemah untuk dirundung, difitnah, atau dipolisikan. Yang punya pengaruh dan dukungan akar rumput mereka hanya bisa marah-marah atau menggertak. Ini terjadi pada Emha Ainun Najib -- akrab dipanggil Cak Nun -- yang kritis terhadap Jokowi. Di acara Mata Najwa, Cak Nun mengatakan ia tak pernah mau diundang ke Istana. Menurutnya, Jokowi yang pantas menghadapnya karena dia rakyat. Ia sama sekali tidak merasa bangga dipanggil ke Istana. Malah, ia merasa hina kalau ke Istana.
Sikap Cak Nun langsung direspons buzzer bayaran. Yusuf Muhammad meminta Cak Nun sujud minta ampun dan cium tangan Jokowi yang dijadikan Cak Nun sebagai bahan tertawaan dan hinaan. Sementara Ketua Front Pembela Jokowi Sulistiono Kumbokarno menyatakan akan melaporkan Cak Nun ke polisi atas tuduhan telah melecehkan dan menghina kepala negara. Menurutnya, karena Jokowi mendapat mandat dari rakyat, maka semua orang harus menghormatinya (geloraco, 14 Mei 2019). Terbukti kemudian apa yang dikatakan Sulistiono hanya gertak sambal. Mana berani, kata Wasekjen ICMI, Vasco Ruseimy. Memang para buzzer Jokowi hanya memangsa korban-korban yang rapuh secara politik. Cak Nun bukan hanya tokoh NU yang berpengaruh, namun juga punya pendukung luas di luar NU.
Para cendekiawan yang merupakan obor bangsa harus turun dari menara gading untuk menghentikan para penebar kebohongan dan fitnah yang dibayar mahal oleh rezim Jokowi. Aneh, orang dibayar untuk merusak masyarakat, bangsa, dan negara. Juga menghancurkan demokrasi. Merekalah yang harus disematkan sebagai pengkhianat bangsa. Mereka makan dari uang rakyat untuk membunuh aspirasi rakyat. Kasus perundungan terhadap Emon harus dijadikan momentum untuk memberangus para parasit pengkhianat Bangsa!
Editor: Abdurrahman Syebubakar
