telusur.co.id - Presiden Joko Widodo ditantang untuk berani memecat Luhut Binsar Panjaitan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Karena, Luhut telah membuat gaduh dengan klaim big data penundaan pemilu 2024.
"Presiden Jokowi harus segera mencopot Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembantunya, karena sudah tidak mencerminkan sebagai negarawan,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, Kamis (18/3/22).
Fernando menganggap,klaim big data Luhut yang menyebutkan 110 juta orang di media sosial setuju penundaan Pemilu 2024, terlalu mengada-ada untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dia menegaskan, apapun alasannya, tidak bisa penguasa mengubah konstitusi, demi untuk kemauannya sendiri. “Karena merasakan nikmatnya berkuasa yang hanya dibungkus demi kepentingan Bangsa, Negara dan rakyat Indonesia,” kata Fernando.
Fernando mengingatkan, Indonesia akan rusak jika setiap rezim dengan seenak hatinya mengubah konstitusi demi berlama-lama menikmati kekuasaan dan fasilitas yang diberikan oleh negara melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
“Siapapun itu yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak layak lagi menempati posisinya sebagai pejabat negara. Karena tidak lagi mencerminkan sebagai negarawan, tetapi sebagai orang yang haus kekuasaan,” sindirnya.
Fernando lantas menyebut bahwa Menko Luhut merupakan salah satu menteri yang sudah secara terang benderang menginginkan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Menko Luhut, tegas dia, sudah layak dicopot dari jabatan sebagai pembantu presiden.
Alasan Fernando meminta Jokowi mencopot Luhut, karena klaim big data yang dilontarkannya membuat situasi menjadi gaduh.
“Saya berharap Presiden Jokowi akan konsisten terhadap sikapnya yang menolak penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode. Saya yakin masyarakat Indonesia berharap Presiden Jokowi tidak akan terlena untuk menikmati jabatan melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Konstitusi,” ungkap Fernando.
Fernando meyakini, Jokowi pasti menyadari kalau dipaksakan perpanjangan masa jabatan akan terjadi chaos karena banyak masyarakat yang tidak menginginkan.
Selain itu, ia yakin, Jokowi juga sadar tidak akan menang Pilpres apabila mengubah konstitusi mengenai masa jabatan presiden 2 periode.
“Para pihak-pihak terlebih yang sedang berkuasa diharapkan untuk tetap taat pada konstitusi, jangan serakah ingin menikmati kekuasaan sehingga berbagai cara dilakukan. Ingat, anak, cucu kita masih membutuhkan eksistensi NKRI untuk tempat mereka berkarya dan mengabdi,” tukasnya.
Diketahui, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, ogah membuka big data yang dirinya klaim mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Luhut, data yang dirinya sampaikan adalah data asli. “Ya pasti adalah, masak bohong? Ya janganlah, buat apa dibuka?” ucap Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dilansir detik.com, Selasa (15/3/22).
Luhut mengklaim, big data itu menangkap keresahan masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak setuju dengan gelaran pemiliu yang mahal di saat pandemi.
Luhut juga mengklaim masyarakat belum siap menghadapi polarisasi politik. Publik ingin keadaan yang damai saat ini.
“Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar, boleh enggak benar,” kata Luhut.[Fhr]
