telusur.co.id - Aksi Akbar Bela Palestina pada hari Minggu (5/11/23) kemarin telah berjalan dengan sukses. Aksi yang dihelat oleh Aliansi Rakyat Bersatu yang dikoordinir oleh Din Syamsuddin didukung penuh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis-majelis agama lainnya.
Dosen Pasca Sarjana Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI) KH. Mukti Ali Qusyairi, MA menilai, tujuan aksi tersebut sangat tepat dan merepresentasikan suara bangsa Indonesia yang menolak kekerasan bersenjata Israel atas Palestina di Jalur Gaza. Pasalnya, korban rakyat Palestina sudah ribuan jiwa.
Namun ia menyayangkan Aksi Akbar di Monas itu ternodai oleh ketidaknetralan panitia penyelenggara termasuk MUI di dalamnya yaitu memberi panggung bahkan waktu orasi kepada salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres), yaitu Anis Baswedan.
"Dengan alasan apa pun, hal ini tidak bisa dibenarkan. Pertama, sejak awal perencanaan aksi ini telah disepakati tidak boleh ada atribut partai politik. Ini malah ada salah satu Bacapres yang diberi panggung bahkan orasi," kata KH Mukti Ali d Jakarta, Senin (6/11/23).
Menurutnya, hal ini telah mencoreng netralitas dan independensi panitia penyelenggara termasuk MUI dalam pilpres 2024.
Kedua, kata dia, MUI bukanlah milik salah satu pasangan Bacapres saja. Tetapi MUI milik semua umat. Maka, dia menilai dengan adanya salah satu Bacapres telah diberi panggung bahkan orasi, MUI telah mengecilkan figur organisasinya sendiri menjadi hanya milik salah satu pendukung Bacapres tertentu.
"Ini sangat merugikan citra dan nama baik MUI akibat ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan MUI dalam mengelola efek isu politik," terangnya.
Ketiga, lanjut dia, kalau panitia dan MUI memang gentleman, seharusnya ada klarifikasi (tabayun) dari Pantitia atau MUI, bahwa mereka telah khilaf telah melakukan politisasi Aksi Akbar Bela Palestina ke arah pemberian panggung kepada salah satu Bacapres.
"Permohonan maaf ini penting agar legitimasi MUI sebagai lembaga milik semua umat Islam tetap terjaga," ujarnya.
Dia menuturkan, sebagai tempat berkumpulnya Ormas Islam Indonesia, MUI hendaknya lebih jeli dalam menggandeng mitra kegiatan.
"MUI tidak boleh didikte oleh aktor kepentingan manapun untuk mengegolkan kepentingan politik praktisnya di masa Pilpres," pungkasnya. [Tp]
