telusur.co.id - Aliansi Buruh DKI Jakarta yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusatm Senin (12/9/22). Masa aksi tiba di Balaikota pada pukul 10.00 WIB dengan mengusung 3 (tiga) tututan. 

Ketua Perda KSPI, Winarso dalam orasinya mengatakan sebelum kenaikan harga BBM, daya beli masyarakat sudah turun sebesar 30 persen. Dengan naiknya harga BBM, maka daya beli akan semakin turun lagi menjadi 50 persen. 

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ujar Winarso.

Selain itu, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 10-13 persen," tegas Winarso.

Tuntutan lainnya, Buruh DKI Jakarta tetap menuntut Menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Ditegaskannya, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung tuntutan buruh tersebut.

"Maka dari itu kami meminta bapak Anies Baswedan mendukung ketiga tuntutan kami itu," tegas Winarso.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13 persen.

Berikut adalah rencana aksi buruh di bulan September ini:

Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh.

12 September, aksi akan dilakukan di Balaikota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 

13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota.

14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kab/kota se-Jawa. 

15 September, khusus Jawa Barat. Sebanyak 27 kab/Kota akan melakukan aksi. Seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dsb.

19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. 

20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera. Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. 

22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 

26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30 ribu buruh.

"Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak  didengar, bulan Oktober aksi akan perkuas lagi," tegas Said Iqbal.

"Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota," kata Iqbal. [Fhr]