telusur.co.id - Dinamika kehidupan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional.

Begitu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk "Revitalisasi Lembaga MPR" di media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/10/21).

Menurut pria yang karib disapa Bamsoet itu, PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

"Serta menghindarkan potensi pemborosan atau in-efisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," ujar Bamsoet.

Hadir juga sebagai narasumber dalam FGD tersebut, Anggota MPR/DPD RI Periode 2019-2024, yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo dan Pakar Aliansi Kebangsaan, Yudi Latief.

Bamsoet mengatakan kehadiran PPHN ini meniscayakan bahwa visi kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan.

"Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan punya persepsi dan perspektif yang sama," imbuh Bamsoet.

Menurut Bamsoet, kesamaaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, termasuk di dalamnya pandangan politik.

"Dengan segala capaian yang telah kita raih selama ini, kita perlu menyadari bahwa usaha pembangunan sungguh merupakan perjalanan panjang dan terjal. Dalam melintasi medan pembangunan yang panjang dan terjal itu, kita perlu menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi, yang memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang, tanpa harus kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus berubah," pungkas Bamsoet. [Iis]