telusur.co.id - Anggota DPR RI, Anggia Ermarini merasa miris dan sedih melihat terjadinya kelangkaan, antrian serta tingginya harga minyak goreng di berbagai daerah.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seharusnyal kelangkaan tersebut bisa terhindari dengan adanya peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun lanjut Anggia, badan pengelolaan tersebut terlihat tak memperhatikan hal tersebut dan menilai biasa saja.

" Bicara minyak goreng bikin emosi, harusnya dengan pengolaan yang tepat tidak ada antrian berkilo - kilo, BPDPKS ini mengelola anggaran yang cukup besar, " ucap dia dalam diskusi dialektrika di ruang Presroom, gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/5/22).

Seharusnya, lanjut wanita kelahiran 25 September 1974, BPDPKS dalam mengelola anggaran bisa melihat dan mampu mengatasi persoalan kelanggaan minyak goreng.

"Pengalokasiaan-nya tidak proporsional tidak pro rakyat. Padahal penyambang ekspor terbesar petani rakyat juga," tutur dia.

Oleh sebab itu, ia menilai diperlukannya pembahasan secara mendetail tentang kinerja BPDPKS  agar semua menjadi gamblang dan terbuka sesuai dengan keinginan rakyat.

"Menurut saya perlu dibedah dan di evaluasi tentang anggaran dan kebijakannya, BPDPKS itu jadi terlihat hanya sebagai IO," tutup dia.[iis]