telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan akan risiko dalam pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, khususnya menyangkut aspek pendanaan dan keberlanjutan operasional. Hal ini jika 

Menurut Nurdin, mayoritas Kopdes Merah Putih yang saat ini sangat bergantung dukungan dana pemerintah, termasuk APBN, dana desa, hingga Corporate Social Responsibility (CSR), berpotensi membahayakan keberlanjutan koperasi. 

"Ketika (pendanaan) itu dihentikan koperasi-koperasi rentan stagnan ataupun mati suri. Oleh karena itu koperasi harus mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri, tidak semata-mata bergantung," kata Nurdin dalam rapat kerja dengan Kementerian Koperasi di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Nurdin melanjutkan, pembukaan akses pendanaan dari dana desa dan CSR tanpa sistem verifikasi dan akuntabilitas yang kuat, juga berpotensi menimbulkan penyimpangan. 

"Tanpa kontrol yang ketat, kita membuka ruang bagi moral hazard dan pemborosan anggaran,” ujar Nurdin 

Ia juga mencermati skema pinjaman dari bank-bank Himbara yang pembayarannya dibebankan kepada alokasi dana desa. 

Menurut Nurdin, pola ini berisiko tinggi dan dapat membebani fiskal desa dalam jangka panjang, sekaligus menimbulkan tekanan terhadap manajemen risiko BUMN pemberi kredit. 

"Tanpa jaminan kualitas yang jelas potensi kredit bermasalah akan meningkat,” tambahnya.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah memperkuat tata kelola, sistem pembiayaan yang berkelanjutan, serta mendorong kemandirian koperasi agar benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa.[Nug]