Nasional - Telusur

Nasional

Nasional

IPW: Tindakan Represif Polisi di Desa Wadas Identik dengan Aparat Masa Orba

Telusur.co.id - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi tindakan represif yang

Nasional

Posisi Wagub Papua Harus Segera Ditetapkan, Jika Tidak Bisa Bahaya

Telusur.co.id - Gubernur Papua, Lukas Enembe disebut telah memilih Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan

Nasional

Tragedi Desa Wadas, AMMI Minta Komnas HAM Bentuk Investigasi

Telusur.co.id - Advocat Muda Muslim Indonesia (AMMI) meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi dan membebaskan warga

Nasional

Kapolri Minta Forkopimda Babel Perkuat Pencegahan Lonjakan Covid-19  

Telusur.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di tujuh Kabupaten/Kota di

Nasional

Resmikan Monumen Soekarno, Puan: Pembangunan di Jawa Harus Bisa Dirasakan Anak-anak Morotai

Telusur.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan Monumen Soekarno di Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Ia

Nasional

Di Sidang MK, Sekjen Partai Ummat Nilai Preshold 20 Persen Tak Masuk Akal dan Tak Sehat

Telusur.co.id - Partai Ummat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Nasional

HPN Ke-76, Sonny Danaparamita: Pers Nasional dan Lokal Harus Jadi Perekat Bangsa

Telusur.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sonny T Danaparamita menyampaikan ucapan selamat Hari Pers

Nasional

Pemuda Harus Aktif dan Komitmen Pengurangan Emisi Karbon Indonesia

Telusur.co.id - Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Mohammad Syaban mengatakan pemuda harus secara aktif mendorong komitmen

Nasional

Ternyata, Ganjar Tidak Ngemong dan Tak Berpihak Warga Desa Wadas

Telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan respon tidak perlu ditakuti

Nasional

Rp 8,35 M untuk antar jemput tamu negara, Istana Sudah Kehilangan Sense of Crisis

Telusur.co.id - Pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan senilai Rp 8,35 miliar yang akan digunakan untuk antar

Nasional

Peringatan HPN, FPKB : Jangan Terjebak Pada Jurnalisme 'Clickbait'

Telusur.co.id - Peringatan Hari Pres Nasional (HPN) 2022 harus menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di tanah

Nasional

Komisi III DPR Minta Polisi Klarifikasi Soal Pengepungan Warga Desa Wadas

Telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, menyesalkan terjadinya bentrok antara Kepolisian dan

Nasional

Bebaskan Warga, Komnas HAM Juga Minta Setop Pengukuran Lahan di Desa Wadas 

Telusur.co.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga

Nasional

Hari Pers Nasional 2022, Puan Minta Media Massa Tangkal Infodemi Hoax

Telusur.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan media massa dalam melawan

Nasional

Menkominfo Johnny: Peran Strategis Pers Tetap Relevan dari Masa ke Masa

Telusur.co.id Jakarta - Di era digital dan disrupsi teknologi yang terus melesat, Pers tetap memiliki peran

Nasional

Menkominfo Johnny: Pemerintah Akan Siapkan Aturan Ekosistem Media

Telusur.co.id - Koeksistensi dan fair level of playing field menjadi perhatian Pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri media. Menteri Komunikasi

Nasional

HPN ke-76, Menteri Johnny Dorong Industri Pers Cepat Beradaptasi dengan Perkembangan Teknologi

Telusur.co.id - Perkembangan teknologi saat ini memang serasa tidak ada habisnya. Baru saja keluar sebuah teknologi

Nasional

Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jabar: Selamat Hari Pers Nasional, Semoga Makin Berjaya

Telusur.co.id - Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun

Nasional

PPP Lengket Dengan Anies, Ini Penyebabnya

Telusur.co.id - Hubungan Anies Baswedan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belakangan ini dikesankan sangat dekat dan

Nasional

Tolak Revisi UU PPP, Fraksi PKS: Jangan Ada Penumpang Gelap pada Metode Omnibus Law

Telusur.co.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR  menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang